Pengumuman Direktur Jenderal Pajak tentang Kasus Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)

PENGUMUMAN

 

Sehubungan dengan masih maraknya kasus Faktur Pajak tidak sah (fiktif), dengan ini ditegaskan sebagai berikut:

  1. Kepada Wajib Pajak DILARANG untuk menerbitkan Faktur Pajak:
    • TIDAK SAH: Yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/ atau sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
    • Yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian dan tata cara pembatalan Faktur Pajak serta dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  2. Kepada Wajib Pajak DILARANG untuk menggunakan Faktur Pajak:
    • TIDAK SAH: Yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/ atau dari Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
    • Dari Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak TIDAK SAH atau Suspect List Direktorat Jenderal Pajak
    • Yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian dan tata cara pembatalan Faktur Pajak serta dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  3. Terhadap Wajib Pajak dan/ atau pengguna Faktur Pajak TIDAK SAH dapat dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan dituntut di pengadilan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun sesuai Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

 

Direktur Jenderal Pajak

ttd

A. Fuad Rahmany