Pengawasan terhadap wajib pajak

Hal yang manusiawi apabila wajib pajak atau masyarakat cukup berat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara sukarela dan benar. Karenanya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai pihak yang diberikan tugas dan fungsi untuk menghimpun dan mengelola pajak masyarakat mempunyai tugas dalam mengawasi wajib pajak.

Pajak merupakan suatu pembayaran yang tidak ada imbal prestasi secara langsung. Pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari situ, perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak.

"Didukung oleh data yang bisa menunjukkan mereka sudah betul, setengah betul atau tidak betul. Sehingga peran dari data-data dari pihak lain yang kita match-kan, cocokkan, kita cek lagi kepada laporan wajib pajak berupa SPT itu menjadi penting," kata Kepala Seksi Kerjasama Dalam Negeri, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Natalius.

Dukungan data ini diperoleh dari adanya kerjasama dengan sejumlah pihak atau lembaga pemerintah dan asosiasi. Hal ini yang menjadi bekal Ditjen Pajak dalam melihat kebenaran pembayaran pajak dari wajib pajak itu sendiri.

"Ini jadi senjata kita untuk mengatakan: oh Anda sudah betul, setengah betul, Anda tidak betul sehingga Anda harus memperbaikinya," ujarnya.

Dalam rangka pengumpulan dan pemeriksaan data, Ditjen Pajak sudah menandatangani kerjasama dengan baik. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya sebatas tanda tangan atau hanya seremonial tapi benar-benar terjalin dengan baik.

"Itu tidak kita harapkan. Oleh karenanya, Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan beberapa MoU kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengumpulan data," ungkapnya.