Pengadilan Negeri Dompu Mentahkan Gugatan RS

Mataram 23 Maret 2017 – Pengadilan Negeri Dompu telah memutuskan perkara gugatan perdata yang diajukan oleh RS, penanggung pajak yang disandera di lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan, seperti tertera dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu tanggal 22 Maret 2017.

Dalam putusannya, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat RS terkait perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penggugat RS mengajukan gugatan perdata kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak cq. KPP Pratama Raba Bima yaitu gugatan perbuatan melawan hukum atas perintah penyanderaan terkait utang pajak yang belum dilunasi oleh Penanggung Pajak sebesar Rp4,3 miliar.

Penanggung Pajak yang saat ini dititipkan di Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan, tidak memiliki itikad untuk membayar atau melunasi tunggakan pajaknya. Persidangan terkait gugatan perdata telah berlangsung dari tanggal 30 November 2016 hingga diputus pada tanggal 22 Maret 2017.

Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila Penanggung Pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, sedangkan yang bersangkutan sebenarnya mampu untuk melunasinya.

Upaya gijzeling ini diharapkan akan membuat Penanggung Pajak melunasi tunggakan pajaknya serta akan memberikan efek jera bagi para penanggung pajak lainnya. Disamping itu untuk meningkatkan voluntary compliance para Wajib Pajak yang selama ini tidak/belum patuh.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, DJP selalu berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penetapan gijzeling atas Penanggung Pajak RS.