Monday, 19 September 2011 - 10:01

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seharusnya ditujukan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran taat pajak. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa kepada Kompas.com, Rabu (17/8/2011).

"(Oleh sebab itu) besarannya tidak bisa disamaratakan dengan pengusaha besar yang sudah mapan," ujar Erwin.

Erwin memandang positif pengenaan pajak kepada UMKM ini. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut akan berdampak pada peningkatan wajib pajak di Indonesia. "(Maka) besaran pajaknya juga harus dihitung secara cermat dan hati-hati. Karena, jangan sampai justru kebijakan ini bisa melemahkan UMKM dan bersifat kontraproduktif," tambah dia.

Erwin menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan kapasitas UMKM. Pemerintah juga harus memikirkan manfaat timbal balik yang akan didapat UMKM ketika mereka sudah taat membayar pajak. "Sehingga, terasa bagi UMKM ada prinsip take and give," ujarnya. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pembinaan kepada UMKM untuk lebih memacu dalam berkarya.

Ketika ditanya tentang posisi tax holiday dengan pemberian pajak bagi UMKM ini, ia menyatakan bahwa keduanya merupakan hal berbeda. "Kalau tax holiday hanya diberikan kepada investor pionir saja," katanya. Tax holiday merupakan pembebasan pajak penghasilan bagi penanam modal baru di Indonesia selama jangka waktu tertentu.