Senin, 9 Juli 2012 - 09:29

Seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal salah satunya dengan berlakunya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), mau tidak mau, suka tidak suka Pemerintah Daerah (Pemda) harus segera bersiap diri agar dapat mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat Wajib Pajak nantinya. Disebutkan dalam UU PDRD tersebut kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Daerah paling lambat pada tahun 2014.

Oleh karena itu dilandasi niat ingin melakukan transfer knowledge dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan PBB P2, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II untuk yang kedua kalinya menyelenggarakan Workshop Pengalihan Pengelolaan PBB P2 kepada 29 Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Workshop mengenai pengalihan PBB P2 ini yang pertama dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera II pada akhir November 2011. Workshop tersebut dilaksanakan di Aula Kanwil DJP Sumatera Utara II. Pada tahun 2012 kegiatan Workshop ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Juni s.d. 28 Juni 2012 yang diikuti 13 Pemkot/Pemkab. Selanjutnya tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli s.d. 5 Juli 2012 yang diikuti 16 Pemkot/Pemkab. Semua peserta perwakilan Pemkot/Pemkab tersebut didampingi oleh 1 orang Pelaksana dari Seksi Ektensifikasi atau Fungsional Penilai dari masing-masing KPP Pratama yang ada di wilayahnya.

Acara dibuka oleh Mohammad Nthai selaku Kepala Bidang P2 Humas mewakili Kepala Kanwil (Kakanwil) DJP Sumatera Utara II yang sedang berhalangan karena dinas. Dalam sambutannya, Mohammad Nthai mengharapkan agar dengan kegiatan ini para peserta dapat memperoleh pengetahuan tentang  teknis pengelolaan PBB mulai dari pendataan dan penilaian Objek Pajak, pelayanan sampai dengan penagihannya, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah lebih siap dalam menerima pengalihan PBB P2 ini. Sebagai Pemateri, berasal dari internal Kanwil DJP Sumatera Utara II yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidang PBB yaitu Nidawaty (Kepala Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian), para Pejabat Eselon IV antara lain: Sukito (Kepala Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan), Heri Mardianto (Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan), Benediktus Simamora (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat), Eko Suwarno Riadi (Kepala Seksi Bimbingan Pengenaan), Zulkifli (Kepala Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian), Luhut Sinaga (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan), A. Farady Falatehan (Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I), Julius Ginting (Penelaah Keberatan) dan M. Danial Fahmi (Penilai PBB Pelaksana). Selain itu dibantu juga oleh Pemateri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar antara lain: Patar Preddy Manurung (Kepala Seksi Pemeriksaan), Zainal Arifin (Penilai PBB Pelaksana Lanjutan), Catur Nur Nawin (Penilai PBB Pelaksana), Anas Dwi Purnomo (Account Representative), Dessy Happy Triani Hutasoit (Account Representative), Anju Frans Siregar (Operator Console), dan Christison Pangihutan Sitohang (Pelaksana). Materi yang disampaikan berupa teori Pendataan dan Penilaian, Pengenaan PBB P2, Belajar dari Kasus “Gejolak” Penetapan PBB P2 di Kota Medan, Aplikasi SISMIOP, Keberatan dan Pengurangan, sampai dengan Penagihan Pajak. Selain itu terdapat juga praktek pengukuran tanah dan bangunan baik dengan alat ukur manual dan digital, cara menghitung Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT), perhitungan nilai bangunan, dan perhitungan ketetapan PBB-nya. Meskipun dirasakan waktu 3 (tiga) hari masih kurang untuk menyampaikan materi-materi tersebut secara mendalam, namun secara umum inti-inti materi telah tersampaikan oleh para pemateri dengan baik.  

Salah satu peserta dari Pemkab Dairi, Henry Tinambunan ketika dimintai pendapatnya tentang kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan Workshop telah berlangsung dengan baik dan menarik terutama adanya praktek pengukuran tanah dan bangunan, cara menghitung NIR, pembuatan ZNT dan perhitungan nilai bangunan. “Kegiatan seperti ini sangat perlu dan membantu bagi kami karena mengelola PBB P2 adalah hal yang baru bagi kami”, ujarnya. Perwakilan peserta dari Pemkab Simalungun, Edison Turnip juga menyampaikan terimakasih atas terselenggaranya acara tersebut mengingat waktu pengalihan yang semakin dekat sedangkan pengetahuan yang masih kurang untuk mengelola PBB sektor P2 dan menyampaikan permohonan agar kiranya dapat diberikan pendampingan apabila dalam pelaksanaannya nanti masih terdapat masalah.

Para peserta lainnya juga sangat antusias dan serius dalam mengikuti acara workshop ini, mengingat hal ini merupakan pengetahuan yang baru bagi mereka sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang diajukan mereka kepada para pemateri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dan dijelaskan dengan baik oleh para narasumber yang sudah berpengalaman dalam praktek pengelolaan PBB P2.

Rangkaian kegiatan workshop tersebut ditutup oleh Mohammad Nthai mewakili Kakanwil DJP Sumatera Utara II. Dalam sambutan penutupannya, Mohammad Nthai menyampaikan bahwa dalam proses pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada daerah diperlukan kesiapan pihak Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan PBB-P2. Hambatan pasti timbul dalam setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pengelolaan PBB-P2, namun hal tersebut janganlah menjadi beban bagi Pemda terkait, jadikan segala hambatan dan kekurangan yang ada dalam proses persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk menyukseskan peralihan pengelolaan PBB-P2.