Kamis, 7 Pebruari 2013 - 19:02

Dalam upaya untuk memberikan informasi peraturan perpajakan terbaru kepada masyarakat terutama wajib pajak agar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak keliru, pada hari Senin, 28 Januari 2013, bertempat di Aula lantai 5 Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, KPP Madya Palembang memberikan sosialisasi program penomoran faktur pajak sesuai PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Acara sosialisasi tersebut diikuti oleh 502 Wajib Pajak yang dibagi dalam dua sesi meliputi sesi pagi dengan peserta 247 Wajib Pajak dan sesi siang dengan 255 Wajib Pajak yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.05 WIB. Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPP Madya Palembang, Bapak Arif Priyanto dengan mengucapkan selamat datang kepada para peserta sosialisasi. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPP Madya Palembang, antara lain :

  1. Sosialisasi merupakan salah satu metode / cara untuk mempelajari peraturan – peraturan baru;
  2. Kepala kantor mengharapkan kepada para peserta untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan dapat memahami peraturan baru ini serta dapat diterapkan dengan baik dilapangan;
  3. Bila ada kesulitan dalam menerapkan peraturan PER-24/PJ/2012 ini, KPP Madya Palembang sebagai mitra wajib pajak selalu siap membantu memberikan konsultasi demi tertib administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Presentasi materi PER-24/PJ/2012 ini disampaikan oleh Tim Penyuluhan Perpajakan KPP Madya Palembang diantaranya Mochamad taufik, Rumadi, Ihsanul Zikri, Dina Ari Kristanto dan para Account Representative sedangkan diskusi / tanya jawab dipimpin oleh Bapak Bambang Wihananto dan Bapak Asep Andi Suprayogi. Para peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti semua materi yang disampaikan oleh para pemateri dan tanya jawab seputar materi yang disampaikan. Sesi tanya jawab terasa sangat singkat karena antusiasnya para peserta dan panitia juga menyiapkan door prize kepada para peserta sehingga acara sosialisasi ini semakin menarik.

Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 merupakan sistem penomoran  Faktur Pajak yang bersifat sementara  menunggu fase e-invoice, dimana pada tahap e-invoice mekanisme penomoran sudah by sistem  yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang. Arah kebijakan pengaturan pengaturan faktur pajak adalah :

  1. Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri  oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP.
  2. Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP

Poin perubahan dalam PER-24/PJ/2012 ini meliputi :

  1. Nomor Seri FP diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP
  2. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
  3. Penegasan Keterangan FP mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya
  4. Mengatur pejabat/pegawai penandatangan FP yang berhak:
    • PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatangan FP; dan
    • fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
  5. Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti dengan “Faktur Pajak tidak lengkap” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
  6. Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
  7. Urutan nomor seri faktur pajak:
    • Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan blok nomor urut
    • Penggunaan nomor yang tidak urut tidak dikenakan sanksi
    • Terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai
  8. Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri FP yang sama /ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap
  9. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti
    • Menggunakan Nomor Seri yang sama
    • Hanya dilaporkan di SPT Faktur Pajak yang diganti
  10. Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya  dan yang  tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli.

Acara sosialisasi ini terasa sangat singkat menunjukkan bahwa antusiasme para peserta.Untuk itu, Tim penyuluhan perpajakan KPP Madya Palembang selalu siap memberikan pelayanan ( konsultasi ) perpajakan kepada masyarakat dan diharapkan dengan adanya sosialisasi perpajakan akan menambah pemahaman masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan berdampak terhadap penerimaan dari sektor pajak yang semakin baik.