Kamis, 17 Oktober 2013 - 12:28

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana dalam upaya memberikan informasi kepada Wajib Pajak terkait Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013 lalu, bertempat di Aula Hotel Yestoya mengadakan kegiatan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sekaligus Launching Sensus Pajak Nasional (SPN) 2013.

Acara dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Camat Way Jepara, Kapolsek Way Jepara, Danramil Way Jepara, Tim Penyuluhan KPP Pratama Metro, Pendamping SPN dari Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Jabung dan 60 para tamu undangan.

Pemaparan Materi Sosialiasi PP Nomor 46 tahun 2013 disampaikan oleh Meidiantoni, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro dan Faisal Lindita Ardi selaku Account Representative (AR) KPP Pratama Metro. Sebelum materi dipaparkan terlebih dahulu diadakan Pre-test dan kemudian diakhir pemaparan materi diadakan Post-test guna untuk mengetahui apakah ada penambahan ilmu pengetahuan tentang peraturan perpajakan setelah diadakannya sosialisasi tersebut. Untuk meningkatkan keaktifan para peserta dalam menjawab soal Pre-test dan Post-test, maka peserta yang mendapatkan hasil nilai paling tinggi mendapatkan souvenir cantik dari KP2KP Sukadana.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut antara lain menjelaskan tentang Objek Pajak  PP 46 Tahun 2013 yaitu Penghasilan dari USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak selain penghasilan yang dikecualikan, dengan tarif PPh Final yang harus dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Adapun penghasilan yang dikecualikan atau Yang Bukan Objek Pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti : dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan lain lain sebagaimana telah disebutkan dalan PP 46 Tahun 2013 tersebut.
  2. Penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Subjek  Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

  1. Orang Pribadi;
  2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pengecualian Subjek Pajak Peghasilan  sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

  1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang   menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
  2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Pada sesi tanya jawab terdapat beberapa pertanyaan dari peserta yaitu “Bagaimana cara mengisi blanko SSP untuk membayar pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013?”, “Bila dalam usaha terjadi kerugian apakah masih harus tetap ada pembayaran?”, “Bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunannya ?”, “Bank persepsi mana saja yang dapat menerima pembayaran dengan kode jenis setoran sesuai PP 46 Tahun 2013 tersebut?”,

Setelah acara Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 selesai dilanjutkan dengan Launching Sensus Pajak Nasional 2013 yang ditandaia dengan penyematan rompi kepada 4 orang petugas. Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) secara langsung di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sasaran yang akan di sensus dalam tahun 2013 ini adalah Orang Pribadi dan Badan yang berada dilokasi sentra ekonomi, perumahan mewah, dan objek potensial lainnya. Wilayah yang menjadi target sasaran KP2KP Sukadana tahun 2013 ini berada pada Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Jabung dan  Kecamatan Pasir Sakti dengan target Wajib Pajak yang akan disensus sebanyak 1500 Wajib Pajak. Dengan adanya acara Launching Sensus Pajak Nasional 2013 tersebut, KP2KP Sukadana mengharapkan kepada masyarakat pada umumnya dan yang hadir pada khususnya yang memenuhi kategori tersebut dapat menyiapkan data-data agar memudahkan petugas ketika akan melaksanakan sensus. Adapun data-data yang perlu disiapkan sehubungan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah:

  1. Untuk Responden Subjek Pajak Badan,  data-data yang diperlukan : NPWP, Surat Pengukuhan PKP (jika PKP), Akta Pendirian, Nomor Pelanggan PLN, SPPT PBB, KTP/Paspor/KITAS Penanggung Jawab/Pengurus
  2. Untuk Responden Subjek Pajak Orang Pribadi, data-data yang diperlukan : NPWP, Surat Pengukuhan PKP (jika PKP), Nomor Pelanggan PLN, SPPT PBB, KTP/Paspor/KITAS

Diumumkan juga dalam acara tersebut bahwa setiap petugas Sensus Pajak Nasional yang resmi dari DJP dapat dibuktikan dengan petugas dapat menunjukan surat tugas dan mengenakan tanda pengenal petugas Sensus Pajak Nasional. Apabila petugas tidak dapat menunjukkan kedua hal tersebut masyarakat dapat mengabaikan sensus yang dilakukan oleh petugas atau melaporkan kepada KPP Pratama Metro atau KP2KP Sukadana (Nomor telepon (0725) 641456).

Sensus Pajak Nasional 2013 akan dilaksanakan selama bulan Oktober s.d November 2013,  Ketika petugas Sensus Pajak Nasional datang mensensus diharapkan masyarakat dapat membantu dan memberi keterangan yang sebenarnya kepada petugas.