Rabu, 30 Januari 2013 - 12:50

Selasa, 29 Januari 2013 tepat pukul 09.30 WIB bertempat di aula Wisma Griya Patra Cilacap, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majenang menyelenggarakan sosialisasi perpajakan bagi para bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Penyelenggaraan sosialisasi perpajakan bagi para bendahara SKPD ini difasilitasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Cilacap dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap sebagai wujud pelaksanaaan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bupati Cilacap dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap.

Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala KP2KP Majenang. Dalam laporannya, Slamet Rijadi Sugiharto menyatakan bahwa latar belakang penyelenggaraan sosialisasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2013. Sosialisasi perpajakan ini diikuti oleh para bendahara 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Adapun tujuan utama diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan para bendahara terkait pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas penghasilan untuk periode mulai 1 Januari 2013.

Usai penyampaian laporan penyelenggaraan, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPP Pratama Cilacap. Dalam kata sambutannya Sri Sutitiningsih  menyatakan bahwa bendahara Pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Untuk itu Titi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peranan para bendahara Pemerintah selaku pemotong/pemungut pajak dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Terkait dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2013, Titi menekankan kepada para bendahara agar mengambil langkah/penyesuaian supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21 maupun pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas penghasilan untuk periode mulai 1 Januari 2013.

Di akhir kata sambutannya, Titi juga mengingatkan kepada para bendahara Pemerintah untuk menyampaikan bukti potong formulir 1721 A2 kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan SKPD masing-masing paling lambat bulan Januari 2013, serta tidak lupa Titi juga menyampaikan perintah Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap kepada para bendahara SKPD mengenai kewajiban rekanan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang di KPP Pratama Cilacap dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak. Pada kesempatan ini Kepala KPP Pratama juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap terbaik dari sisi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara. Adapun para bendahara SKPD yang terpilih adalah Bendahara SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Cilacap, Bendahara SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dan Bendahara SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang.

Acara inti dari sosialisasi ini diisi dengan pemaparan dari Amin Murozak selaku Account Representative (AR) KPP Pratama Cilacap berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam sesi pemaparan juga diselingi dengan tanya jawab dan usulan dari beberapa peserta yang menanyakan beberapa ketentuan perpajakan terkait pembelian barang dan kemudahan memperoleh Surat Setoran Pajak (SSP) di tempat pembayaran pajak. Pada kesempatan ini pula Kepala KP2KP Majenang juga menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan sosialisasi isi bareng SPT tahunan tahun 2012 serta ketentuan penerimaan SPT tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 secara kolektif di KPP Pratama Cilacap dan KP2KP Majenang. Sebelum penutupan sosialisasi diadakan foto bersama antara para peserta dengan narasumber dan Kepala KP2KP Majenang.