Seminar Perpajakan dengan IKPI Cabang Jakarta Timur

Pada 31 Agustus 2017 di Hotel Best Western Premier The Hive, Cawang, Jakarta Timur, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Timur menyelenggarakan seminar perpajakan mengenai Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pasca tax amnesty dengan narasumber Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA).

Fredie Linggadjaja selaku ketua panitia menyampaikan bahwa seminar perpajakan ini dihadiri oleh sekitar 153 anggota IKPI di Wilayah Jakarta Timur. Seminar perpajakan kali ini mengangkat tema Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pasca tax amnesty. Seperti kita ketahui bersama, program tax amnesty sudah berakhir dan DJP akan melakukan penegakkan hukum sesuai pasal 18 Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak yaitu bagi Wajib Pajak yang tidak ikut tax amnesty atau ikut tax amnesty namun di kemudian hari ditemukan informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Harapannya, melalui seminar ini para konsultan pajak dapat memahami arah kebijakan Direktorat Jendral Pajak pasca pemberlakuan program tax amnesty dan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada para Wajib Pajak yang menjadi kliennya sehingga para Wajib Pajak tersebut menjadi disiplin dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pada kesempatan ini pula, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Liberti Pandiangan, mewakili Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang ditunjuk menjadi Keynote Speech menyampaikan mengenai  tax amnesty  yang sudah berakhir jika dibandingkan dengan negara lain, tax amnesty yang dilakukan di Indonesia terbilang sukses  karena bisa mencapai deklarasi harta dan uang tebusan tertinggi sepanjang sejarah tax amnesty. Beliau juga menyampaikan bahwa era keterbukaan informasi akan segera berlangsung dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI). Saat itu, data keuangan dari negara di seluruh dunia akan dibuka untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian, pihak DJP akan semakin mudah untuk menyelidiki data WP yang tidak menjalankan kewajibannya. Di akhir  sambutannya, Liberti mengingatkan bahwa pembangunan negeri ini tidak bisa mengandalkan salah satu pihak, maka dari itu dibutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.