Peran Pajak Terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah

Gubernur Kalimantan Timur bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur mengadakan kegiatan Pencerahan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Besar di Wilayah Kalimantan Timur yang bertema “Peran Pajak Terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah”  pada hari Rabu, 14 Mei 2014 bertempat di Aula Gedung Bank Indonesia Samarinda. Pembicara utama Direktur Jenderal Pajak Bapak Fuad Rahmany. Kegiatan ini diharapkan agar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usahanya di Wilayah Kalimantan Timur mendapatkan pencerahan akan pentingnya Pajak Terhadap Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah pada khususnya.

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mempunyai masalah dengan poverty vicious circle (lingkaran setan kemiskinan). Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Untuk menjadi negara maju, kita memerlukan dana yang besar.

Pendapatan Negara berdasarkan APBN tahun 2013 terdiri dari Pajak Dalam Negeri Rp 1.099,94 T ( 73,23%), Sumber Daya Alam (SDA) Rp 203,73 T (13,56%), Pajak Perdagangan Internasional Rp 48,42 T ( 3,22%), Penerimaan Bukan Pajak (selain SDA) Rp 149,92 T(9,98%) dimana Pendapat Negara terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri. Terkadang untuk pemenuhan kebutuhan Negara masih mengalami difisit.

Indonesia  menganggarkan pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar Rp 112,5 T. Apabila kita tidak mempunyai utang sebesar itu, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan lainnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencegah timbulnya utang baru yang akan membebani Indonesia, maka Indonesia memerlukan dana yang besar yang berasal dari pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri dimaksud diantaranya adalah Sumber Daya Alam (SDA), Pajak, dan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya.

Kita tidak dapat berharap banyak dari SDA karena SDA tidak dapat diperbaharui. Penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Bukan Pajak Lainnya hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu banyak.  Harapan terbesar dalam pendapatan dalam negeri Indonesia adalah dari Pajak. Apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat besar, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dihimbau kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Target Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2014 sebesar Rp.1.110 T dan untuk target penerimaan pajak di Wilayah Kalimantan Timur sebesar 18.778  T. Untuk mancapai target tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek hukum dan aspek negara. Sedangkan untuk kondisi empiris tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara nasional dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 19.9 juta dan untuk Wajib Pajak Badan terdaftar 1.9 juta yang menyampaiakn SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 9.9 juta dan Wajib Pajak Badan 520 ribu. Dengan demikian tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi baru sebesar 14,7 persen dan Wajib Pajak Badan sebesar 10,4 persen. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur:

a.    Menetapkan prioritas penggalian potensi pajak pada sektor dominan yaitu Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Tansportasi serta Perkebunan Kelapa Sawit.

b.    Menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah ditandatangani bersama dalam Kerangka Koordinasi dan Supervisi KPK atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

c.    Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap WP Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, WP Orang Pribadi termasuk ekstensifikasi terhadap WP yang bergerak di sektor Perdagangan, Hotel, Restoran, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sesuai PP 46 Tahun 2013.

d.    Melaksanakan “Law Enforcement” secara konsisten melalui kegiatan Penagihan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, termasuk pembukaan rekening Wajib Pajak melalui permohonan ijin tertulis Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap merujuk pada Pasal 41 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Disinilah peran serta seluruh warga negara untuk turut serta dalam dalam membangun bangsa. Warga negara dalam peran sertanya dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu warga negara yang turut berkontribusi dengan membayar pajak dengan benar dan free rider (orang yang menikmati berbagai fasilitas/pelayanan umum tanpa berkontribusi melalui pembayaran pajak). Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan kontribusi dan peran kita sebagai warga negara yang baik dalam mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa.