Rabu, 1 Mei 2013 - 09:42
Pelaksanaan Sosialisasi PP 31 di Kabupaten Malinau

Perkembangan Pajak di Indonesia sudah semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak sudah menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Sebagai aparatur perpajakan, diharapkan mampu mendukung target tersebut melalui berbagai cara (extra-effort) penggalian potensi pajak, semua unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus dapat bersinergi terutama dalam hal penghimpunan data dan informasi perpajakan yang nanti dapat menjadi bahan penggalian potensi perpajakan agar tax gap dapat diminimalisasi. Sinergi semestinya dilakukan antar kantor yang melekat dengan “kinerja lapangan” mulai dari Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama/Madya, dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, serta didukung dengan koordinasi kepada pihak-pihak eksternal yang diwajibkan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Kanwil DJP Kalimantan Timur menebarkan jurusnya ke semua kabupaten/kota dengan melakukan langkah awal yaitu memberikan sosialisasi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Salah satu nya diselenggarakan di Kabupaten Malinau pada hari jumat tanggal 26 April 2013, dengan bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Malinau dan didampingi oleh KP2KP Malinau. Sosialisasi diikuti oleh sekitar 200 orang yang berasal dari semua instansi, baik instansi vertikal maupun instansi daerah di lingkungan Pemkab Malinau yang meliputi para pimpinan dan staf.

Acara dibuka oleh Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah, selanjutnya sambutan pembukaan oleh Tim Kanwil DJP Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Kabid Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian (KEP) Kanwil DJP Kalimantan Timur, Andrina. Dalam kesempatan tersebut Andrina menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penerimaan pajak sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dan juga pengawasan dari aparatur perpajakan, disamping fungsi lain yaitu pembinaan dan penyuluhan perpajakan. Hal demikian menjadi faktor penting agar Wajib Pajak mau dan mampu melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban  perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dijelaskan oleh Andrina, bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan adalah self assessment, dalam arti bahwa Wajib Pajak, sesuai ketentuan perpajakan, melaksanakan sendiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara benar. Untuk mendukung pelaksanaan sistem tersebut secara murni dan konsekuen, Direktorat Jenderal Pajak perlu membangun infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara tepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sedangkan materi sosialisasi diberikan oleh M. Idrus, Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan Kanwil DJP Kaltim. Idrus menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan penerimaan negara, yang berasal dari penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk melalui kegiatan intelijen. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur tentang kewajiban pihak lain memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak, dengan tujuan untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dasar hukum pemberian data dan informasi perpajakan adalah sesuai Pasal 35A Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Selanjutnya pada kesempatan hari itu juga, dengan inisatif Kepala KP2KP Malinau, Ferry A. Triyantoro, diadakan pertemuan antara Kanwil, KP2KP dengan Wakil Bupati Malinau dan Sekda Kabupaten Malinau, untuk melakukan pembahasan masalah kepatuhan Wajib Pajak di Malinau, diantaranya masalah penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pegawai Pemda, dan juga masalah potensi perpajakan yang berasal dari penghimpunan data dan informasi dari semua instansi di lingkungan Pemda Malinau. Pada intinya pihak Pemkab Malinau berjanji akan responsif membantu tugas-tugas yang diemban oleh DJP.