Pembukaan Gerai Layanan Terpadu dan Sosialisasi PP 46/2013 kepada Pedagang Pasar Tanah Abang

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Selasa, 1 September 2015, membuka sosialisasi PP 46/2013 dan meresmikan Gerai Layanan Terpadu di Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gerai ini melayani berbagai jenis pelayanan kewajiban perpajakan pajak pusat dan daerah kepada para pedagang di Pasar Tanah Abang setiap hari kerja jam 10.00-15.00 WIB.

Layanan Gerai untuk Pajak Pusat meliputi pendaftaran NPWP serta konsultasi dan sosialisasi pajak pusat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Layanan pajak daerah dan konsultasi pembuatan SIUP dan SKDP Domisili Perusahaan di wilayah Tanah Abang oleh Satlak PTSP Tanah Abang. 

Para pedagang di pasar Tanah Abang dan sekitarnya tidak perlu lagi meninggalkan tempat usahanya untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  mengurus hak dan kewajiban perpajakannya karena sudah ada Gerai Layanan Terpadu di lokasi usaha. "Di gerai ini, bapak ibu (Pedagang Tanah Abang) bisa berkonsultasi soal pajak.

Termasuk pajak penghasilan sesuai PP 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan 1% dari omzet bulanan," ujar Sigit dalam sambutannya, di acara pembukaan Gerai Layanan Terpadu, di Pasar Tanah Abang, Selasa (1/9/2015).

Selain peresmian Gerai Layanan Terpadu, dalam kesempatan ini juga digelar sosialisasi perpajakan bagi UMKM. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, pajak penghasilan bagi UMKM yang memperoleh penghasilan bruto (omzet) kurang dari Rp. 4,8 milyar setahun atau Rp. 400 juta sebulan, mendapatkan kemudahan penghitungan pajak dengan tarif 1% dari penghasilan bruto.

Setiap akhir bulan, para pengusaha UMKM cukup hanya menghitung jumlah omzet dan kemudian menyetorkan pajaknya sebesar 1% melalui ATM, Internet Banking, teller Bank atau kantor pos.

Berdasarkan Data Nomor Objek Pajak (NOP), terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, dari sejumlah kios tersebut hanya 8.799 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari 8.799 Wajib Pajak tersebut, sampai Agustus 2015, hanya 13% atau sekitar 1.178 Wajib Pajak yang membayar pajak sesuai PP 46, dengan nilai sekitar Rp.3,98 Milyar.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Tanah Abang terdapat sekitar 4.171 pedagang yang belum mempunyai NPWP, 7.621 pedagang yang sudah mempunyai NPWP namun belum membayar pajak, dan rata-rata omzet dari 1.178 pedagang yang membayar pajak hanya sekitar Rp.42 juta perbulan untuk masing-masing pedagang. Padahal berdasarkan informasi yang beredar, perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai triliunan rupiah.

Berangkat dari kondisi yang memprihatinkan inilah Ditjen pajak memandang perlunya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar Tanah Abang serta mendirikan gerai layanan terpadu yang berlokasi di dalam pasar Tanah Abang.

Selain dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dan Dirjen Pajak, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mewakili FORKOPIMDA, beserta Dirut PD Pasar Jaya, Dirut PT Prima Kelola (Blok B), Dirut PT Cakrawala (Blok A) selaku pengelola Pasar Tanah Abang yang turut memberikan dukungan atas kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai layanan terpadu.

Ditjen Pajak mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan Tahun Pembinaan Wajib pajak 2015 dengan melakukan pembetulan SPT, karena hanya tahun ini saja ada fasilitas Penghapusan Sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT tahun pajak 2014 dan sebelumnya.