Kamis, 7 Pebruari 2013 - 19:11
Direktur PP I DJP Awan Nurmawan memberikan penjelasan kepada pers di Jakarta

Untuk meminimalisasi adanya faktur pajak ganda, maka mulai 1 April 2013, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan nomor seri faktur pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut diatur dalam aturan pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 yang detil teknisnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No Per-24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Peraturan ini menggantikan Per-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-65/PJ/2010.

"Itu akan diberlakukan dari 1 April 2013 ini. Prinsipnya nomor itu spesifik jadi tidak mungkin ada perusahaan berbeda mempunyai faktur pajak sama. Selama ini pengendalian terhadap faktur pajak masih kurang baguslah. Kita juga temukan nomor ganda. Jadi kita seperti kehilangan kendali untuk mengawasi. Selama ini seolah kami tidak punya wewenang, numerik faktur harus dibuat oleh otoritas, bukan oleh pengusaha," kata Direktur Peraturan Perpajakan (PP) I DJP Awan Nurmawan di Gedung Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2013. "Sistem faktur ini menggunakan IT base. Jadi ketahuan, perusahaan tertentu nomornya tertentu. Pengawasan terhadap PKP akan rutin dilakukan secara ketat menggunakan sistem teknologi informasi ini," imbuh Awan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari pembenahan administrasi PKP. Antara lain mulai dari menerapkan registrasi ulang untuk memastikan kebenaran kegiatan usaha, membenahi faktur pajak dan sistem pelaporan. Berdasarkan pemantauan DJP, lebih dari 50% dari total pengusaha yang menjadi PKP  diketahui menyelewengkan faktur pajak atau tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan DJP. Seperti, kebenaran usaha yang dicantumkan dan pemilik usaha, serta kewajiban pembayaran pajak. "Dari sekitar 790.000 PKP kita sudah cabut 400.000-an saat registrasi ulang PKP", ungkap Awan.

Nomor seri faktur pajak yang dikeluarkan DJP itu akan akan berlaku selama tiga bulan dan diberikan pada PKP sesuai permintaan pengusaha. Untuk mendapatkan faktur pajak, PKP harus terlebih dulu mengajukan surat permohonan kode aktivasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setelah tiga hari kerja, surat pemberitahuan kode aktivasi akan dikirim via pos kepada PKP. Untuk itu diminta kepada setiap PKP untuk memberikan update alamat lengkap, email dan menyampaikan daftar nama dan contoh tandatangan penadatangan Faktur Pajak dengan lampiran fotokopi identitas yang telah dilegalisir. Sedangkan untuk password-nya akan dikirim melalui email. "Jadi harus datang mengajukan surat permohonan dan minta kode aktifasi melalui pos. Dan kita email pasword. Jadi ada dua," jelas Awan.

Di samping perbaikan administrasi untuk meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Awan juga mendorong agar WP melaporkan SPT Tahunan melalui e-SPT agar data pajak masukan dan pajak pengeluaran up to date. "E-SPT akan memudahkan wajib pajak karena akurat," pungkasnya.