Menteri Keuangan Instruksikan Seluruh Kepala Kanwil DJP se-Sumatera Untuk Bekerja Keras Amankan Penerimaan Pajak

Selasa, 16 Juni 2015, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan 7 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Wilayah Pulau Sumatera  yang bertempat di Kota Pekanbaru. Pada kegiatan ini Menteri Keuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran DJP untuk bekerja keras mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satunya yaitu melakukan tindakan penegakan hukum atas Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam melaporkan telah menetapkan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap satu orang Penunggak Pajak asal Aceh Barat Daya, Aceh, berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pajak.

Penetapan pencegahan selama 6 bulan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1/KMK.03/2015 tertanggal 6 Januari 2015. Berlaku sejak tanggal surat sampai 5 Juli 2015.

Berikutnya Kanwil DJP Sumatera Utara I membidik sedikitnya 15 Wajib Pajak bandel membayar utang pajaknya untuk disandera (gizjeling). Sementara itu sepanjang 2014, Kanwil DJP Sumatera Utara I Medan menjatuhkan hukuman pencegahan kepada 19 WP dan memblokir rekening bank milik 204 Wajib Pajak.

Selain ancaman disandera badan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening Wajib Pajak, Kanwil DJP Sumatera Utara I juga mengajukan 2 Wajib Pajak yang diduga melakukan kejahatan Perpajakan ke pengadilan yang telah lengkap berkas (P21) sebanyak 3 berkas.

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II telah menyerahkan tersangka “SD”, direktur CV ”T” perusahaan rekanan PTPN IV, ke Kejaksaaan Tinggi Sumut, untuk dilakukan proses penuntutan. Penyerahan tersangka dilakukan karena berkas perkara penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh jajaran penyidik Kanwil DJP Sumatera Utara II, telah dinyatakan lengkap (P21).

Selain modus penggelapan pajak oleh rekanan, modus penggelapan pajak dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya juga menjadi perhatian. Masih ada dua berkas penyidikan yang sedang dalam proses intens akan diselesaikan dari lima target penyidikan tahun ini.

Upaya penegakan hukum ini diharapakan menimbulkan efek jera pada Wajib Pajak lain yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan perpajakan yang sama, dengan cara segera melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak sesuai ketentuan yang seharusnya.

Di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau juga telah melaksanakan kegiatan penyanderaan kepada Penanggung Pajak berinisial PH yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan. Reaksi Penanggung Pajak adalah mengajukan permohonan praperadilan, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 April 2015.

Penanggung Pajak kembali mengajukan gugatan terkait tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, namun Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang melalui putusannya tanggal 3 Juni 2015 menyatakan bahwa apa yang menjadi sengketa merupakan wewenang pengadilan pajak sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Sementara itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang tengah berkonsentrasi melakukan penyanderaan atau gijzeling kepada sebagian pengusaha di Babel yang menunggak pajak. Salah satunya Wajib Pajak yang setelah empat bulan merasakan hidup di balik jeruji, pengusaha pengemplang pajak sebesar Rp 1,9 miliar akhirnya bebas.

Pengusaha konstruksi (PT KSC) ini mengakhiri sanksi penyanderaan (gijzeling) di Rutan Klas I Palembang setelah melunasi tunggakan Rp 1,9 miliar dan membayar biaya inap di penjara Rp 22,8 juta.

Sedangkan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung melakukan penyidikan kepada Wajib Pajak berinisial DS yang diduga melakukan kejahatan dibidang Perpajakan berupa memungut tapi tidak menyetor sebesar Rp. 6 miliar. Penyidikan ini bentuk kerjasama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung bersama Korwas PPNS Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi juga melakukan berbagai kegiatan penegakan hukum kepada WP ‘bandel’ seperti lelang atas aset WP yang baru saja dilakukan oleh KPP Pratama Bangko pada Tanggal 17 Juni 2015 dan KPP Pratama Muaro Bungo pada Tanggal 18 Juni 2015 sehingga 8 KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi sudah melakukan lelang pada tahun ini.

Saat ini Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi sedang melakukan tindakan penyidikan atas satu Wajib Pajak yang diidentifikasi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) namun tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2011 dan 2013, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap Tahun Pajak 2012.

Wajib Pajak tersebut juga tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 6 Miliar.

Seperti diketahui bersama, DJP pada tahun 2015 mencanangkan sebagai  Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Melalui pencanangan yang bertajuk “Reach the Unreachable, Touch the Untouchable” ini memberikan kesempatan dan mendorong orang pribadi dan badan untuk mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan SPT, membetulkan SPT dan membayar atau menyetorkan pajak, untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya.

Melalui program ini pihak DJP, memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.