Kuliah Umum, STAN Undang Dirjen Pajak

Politeknik Keuangan Negara STAN mengundang Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN di Aula Lt. 5 Gedung BPPK Purnawarman (Senin, 13/11). Menjelang hari-hari terakhirnya bekerja sebagai Direktur Jenderal Pajak, Ken memang kian sering mengisi kuliah umum di beberapa perguruan tinggi. Sebelumnya, Ken sempat mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.

 

Berada di tengah-tengah "kidz zaman now" di aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Purnawaan, Ken menyampaikan bahwa tantangan Ditjen Pajak sekarang adalah menghadapi generasi yang ada di depannya: para generasi millenial yang menghendaki kemudahan dalam segala aspek kehidupannya. Mereka cenderung lebih cerewet, memiliki keinginan diperhatikan yang lebih tinggi, juga tidak ingin ribet ketika berurusan dengan pemerintah.

 

Aneka sifat itu menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak yang mengemban amanat langsung dari Undang Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak juga harus bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan, diantaranya UU KUP, UU PPH, UU PPN, UU PBB, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak, dan UU Keterbukaan Informasi. Lewat peraturan perundang-undangan itu, Ditjen Pajak memangku tugas yang tidak ringan, yaitu mencari penerimaan perpajakan yang mendominasi bagian penerimaan APBN hingga 85%, termasuk 10% di antaranya adalah penerimaan dari bea cukai yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai.

 

Ken juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak di masa kini semakin beriringan dengan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang pro rakyat. Salah satu indikatornya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia saat ini cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Rasio PTKP Indonesia jika dibandingkan PDB per kapita pun mencapai 111%.

 

Ken juga menjelaskan ihwal Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yang juga pro rakyat. PPN adalah pajak yang tidak memperhatikan kondisi subjek wajib

pajak sehingga sangat rawan menimbulkan pembebanan yang berat bagi kehidupan masyarakat. Namun, hal ini disiasati dengan aneka fasilitas pembebasan PPN terhadap barang-barang kebutuhan pokok seperti garam, gula, beras, telur, susu, dan daging. Ada juga fasilitas/kemudahan lain agar ekonomi dapat berkembang. Alhasil, PPN justri mampu menjadi stimulan agar keadaan ekonomi suatu negara juga bergerak, seperti bandul jam.

 

Paparan terakhir yang dilakukan Ken adalah menjelaskan ke mana uang pajak masyarakat disalurkan. Ken mencontohkan bahwa dari uang pajak yang dibayarkan wajib pajak sebanyak Rp. 100 ribu, Rp. 19 ribu digunakan untuk infrastruktur, Rp. 20 ribu digunakan untuk pendidikan, Rp. 5 ribu untuk kesehatan, Rp. 4 ribu untuk subsidi non energi, Rp. 9 ribu untuk pertahanan dan keamanan, Rp. 2 ribu untuk dana desa, Rp. 12 ribu transfer ke daerah, dan Rp. 27 ribu untuk lainnya. Peruntukan yang beragam ini tentu memerlukan kerja keras dari petugas pajak untuk mampu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan.

 

Ken mengatakan bahwa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak adalah persoalan behavioral. Kuncinya adalah bagaimana masyarakat mau membayar tanpa perlu merasa terpaksa dalam membayar. Oleh karena itu, Ken mengajak para pegawai pajak untuk mengumpulkan pajak secara persuasif. Masyarakat diberitahu akibatnya apabila tidak patuh membayar pajak. Selain itu, pegawai pajak juga harus menjadi bagian yang membuat wajib pajak percaya kepada presiden, kepada institusi negara, dan kepada pegawai pajak, serta institusi perpajakan.

 

Di akhir paparannya, Ken menyampaikan ulang tentang tantangan Direktorat Jenderal Pajak yang berhadapan dengan booming generasi millenial. Menghadapi mereka, menurut Ken, ini susah susah gampang. Mereka akan bisa menjadi wajib pajak yang patuh apabila tidak ada celah untuk kompromi. Masyarakat akan membayar pajak apabila mereka bangga dengan bayar pajak mereka. Ken pun menutup kuliah umum dengan pesan bagi mahasiswa DIV untuk mewujudkan masyarakat yang patuh pajak di masa yang akan datang.