KPP Pratama Medan Petisah Blokir Rekening Penunggak Pajak

Dalam rangka penegakan hukum, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah melakukan pemblokiran terhadap rekening penunggak pajak. Proses blokir dilaksanakan pada hari Selasa (19/09/17) di sebuah bank plat merah yang berada di kota Medan.

Pemblokiran dilakukan atas sebuah rekening penunggak pajak dengan inisial PT FM. Penunggak pajak merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak.

“Tunggakan pajak PT FM cukup besar, mencapai angka Rp 1,38 miliar,” ujar Kepala Seksi Penagihan, Samsul Bahri Tanjung. Saat pemblokiran, Tanjung turut mendampingi dua Jurusita Pajak Negara KPP Pratama Medan Petisah, yaitu Endar Khairul Daulay dan Pilemon Ginting.

Dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank. Penyitaan tersebut dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-563/MKM.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Pencabutan pemblokiran dapat dilakukan kepada Bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

KPP Pratama Medan Petisah merupakan instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Unit kerja dengan kode KPP 124 ini akan terus berupaya melakukan penegakan hukum perpajakan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.