KPP Pratama Bojonegoro Sosialisasi PERPPU Akses Informasi Keuangan

Kantor Pelayana Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari tanggal 14-15 Agustus 2017, dengan mengundang para Wajib Pajak (WP) pilihan, penentu penerimaan KPP Pratama Bojonegoro. Materi disampaikan langsung oleh Kepala Sub Direktorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian Untung Supardi, Kepala KPP Pratama Bojonegoro Amir Makhmut dan tim dari KPP Pratama Bojonegoro. Pada hari ke-2 sosisalisasi turut hadir anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi PKB Dapil Bojonegoro-Tuban, Dr. Hj. Anna Mu'awanah, Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Hantriono Joko Susilo, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa TImur II Neilmaldrin Noor.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJP Jawa TImur II Neilmaldrin Noor mengungkapkan bahwa terbukanya akses insformasi keuangan dan perbankan meruapakan salah satu pon penting dalam perpajakan di Indonesia. Dalam artian pemberian akses luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi perpajakan akan mempengaruhi secara langsung terhadap penerimaan negara. Ini tidak lepas dari sektor pajak sebagai penyumbang terbesar kurang lebih 70% dari total penerimaan negara. Kebijakan ini juga merupakan komitmen pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota G20.

Peraturan ini menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk mendapatkan akses secara langsung informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, asurasi, lembaga jasa keuangan lainya dan entitas lain yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan.

Wajib Pajak mengutarakan tentang kekhawatirannya jika pihak otoritas pajak dapat mengakses data keuangan, terlebih data rekening perbankan mereka. Kekhawairan ini diredam langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Neilmaldrin Noor bahwa Wajib Pajak tidak perlu merasa khawatir apalagi takut asalkan telah membayar kewajiban pajak dab melaporkan SPT dengan benar. Selain itu disampaikan pula bahwa akses informasi ini digunakan untuk menjangkau Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama para WP yang memiliki tabungan di negara lain.

Automatic Exchange of Financial Account Information merupakan bentuk gerakan pertukaran informasi keuangan dengan 101 negara di dunia. Pada 2018 akan di launching 50 negara dengan komitmen melaksanakan kemudahan akses informasi keuangan.

Dalam sambutannya anggota DPR RI Komisi 11 Dr. Hj. Anna Mu'awanah menambahkan bahwa PERPPU ini memang harus didukung untuk pencapaian target penerimaan negara sehingga Indonesia bisa menjadi negara mandiri dan terlepas dari hutang.

Dengan berlakunya PERPPU ini, wajib pajak tidak perlu takut, dikarenakan sudah ada batas nominal untuk rekening yang diakses otoritas pajak. Dan untuk petugas yang memiliki kewenangan juga telah diatur siapa-siapa saja yang berhak. Besar harapan dengan diberlakukannya PERPPU ini menjadi tonggak sejarah Indonesia yang mandiri.