KPP Pratama Binjai Sita (Lagi) Aset Penunggak Pajak

KPP Pratama Binjai Sita (Lagi) Aset Penunggak Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai kembali melakukan penyitaan atas aset tiga Penunggak Pajak. Beberapa aset yang disita antara lain perkebunan kelapa sawit dan karet yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Aset disita dari PT P, PT HSS, dan PT M. PT P dan PT HSS terdaftar di KPP Pratama Binjai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, sedangkan PT HSS bergerak di bidang perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya (Selasa, 19/9). 

Total tunggakan tiga Wajib Pajak tersebut mencapai lebih dari Rp 229 juta. “Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000,” ujar M Ivon Indardi, Kepala KPP Pratama Binjai yang didampingi oleh Junjungan Sihombing, Kepala Seksi Penagihan. Adapun Jurusita Pajak Negara yang melakukan penyitaan, yaitu Diyarto, Joel Dominggus Raibaya Sumbayak, dan Hendra Emirza. Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Sebelum menyita, KPP menerbitkan Surat Teguran kepada Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan Surat Teguran kepadanya, maka KPP akan menerbitkan Surat Paksa. Penyitaan baru dapat dilakukan apabila Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Selanjutnya, pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.(*)