KP2KP dan BPM Bintuni Sepakat Amankan Pajak Dana Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kabupaten Teluk Bintuni

Kucuran anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, ada desa yang mendapatkan dana desa hingga Rp 1 Milyar rupiah per tahun. Pemungutan pajak atas penggunaan dana desa tersebut menjadi krusial. Anggaran dana desa diberikan utuh dan belum dipotong pajak. Setelah realisasi kegiatan yang menggunakan dana desa, bendahara desa harus memotong pajak sesuai dengan transaksi. Mekanisme ini menimbulkan resiko pemotongan pajak yg tidak tepat. Pengawasan diperlukan untuk mengurangi resiko tersebut. Oleh karena itu, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, Kepala KP2KP Bintuni, Oky Cahya Kurniawan, mengunjungi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Teluk Bintuni untuk memastikan pengawasan dana desa telah berjalan sebagaimana mestinya.

Bertemu langsung dengan Kepala BKM, Lince Idorway, Kepala KP2KP Bintuni mengajak BPM menjalin kerjasama dalam mengawasi pemotongan pajak atas penggunaan dana desa. "Kami siap memberikan penyuluhan mengenai pajak dana desa," ujar Oky. KP2KP juga bersedia untuk memberikan konsultasi langsung kepada Bendahara Desa mengenai perpajakan dana desa.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Lince Idorway menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan KP2KP Bintuni. BPM bintuni selama ini telah melakukan pengawasan atas dana desa. "BPM tidak akan mencairkan dana desa berikutnya sebelum pajak dibayarkan dengan bukti validasi dari bank." tegas Lince. Selain itu BPM juga mendorong digunakannya aplikasi dana desa guna memudahkan pemotongan pajak. Lince Idorway juga menjelaskan bahwa ada 150 desa yang tersebar di 24 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni yang menerima dana desa.