Kanwil DJP Nusa Tenggara Rintis Kerja Sama dengan Timpora

Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi NTB

Meski belum masuk dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), Kanwil DJP Nusa Tenggara berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dalam rapat Timpora Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di di Hotel Jayakarta, Senggigi Lombok (Selasa, 10/10)

Geliat sektor pariwisata di Pulau Lombok ditandai dengan bermunculannya hotel dan restauran, baik yang dikelola oleh orang lokal maupun asing, memerlukan sinergi dari semua pihak dalam pengawasannya, terutama usaha yang dilakukan oleh orang asing. Timpora Tingkat Provinsi NTB yang dimotori oleh Kanwil Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM secara rutin berkoordinasi dengan instansi maupun pemerintah daerah di Provinsi NTB, untuk mengantisipasi dampak merugikan dari perlintasan orang asing dan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah Provinsi NTB.

Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam hal ini memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan pembentukan Timpora, yaitu untuk mengawasi orang asing yang melakukan kegiatan usaha di pulau Lombok terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena disinyalir masih banyak orang asing yang belum membayar pajak. Rapat kali ini dihadiri oleh perwakilan dari 28 instansi dan pemerintah daerah di Provinsi NTB.Kepala Kanwil Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Sevial Akmily membuka rapat dan menekankan bahwa Timpora merupakan suatu wadah komunikasi dan wadah koordinasi serta tukar menukar informasi bagi tim  dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Sesi berikutnya, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Suparno berkesempatan untuk memberikan paparan dihadapan Timpora mengenai aspek perpajakan dari orang asing yang memiliki usaha wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan menggarisbawahi bahwa kontribusi orang asing terhadap penerimaan pajak masih belum signifikan.

Agenda rapat Timpora kali ini adalah untuk membahas daftar inventaris masalah yang hadapi oleh masing-masing instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan solusi atas masalah yang terjadi tersebut. Di akhir acara, Ketua Timpora Tingkat Provinsi NTB  Eddy Setiadi menegaskan bahwa Kanwil DJP Nusa Tenggara akan dimasukkan dalam Timpora di Tahun 2018. Pernyataan ini merupakan langkah awal dari kerja sama Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan Timpora Tingkat Provinsi NTB dalam membangun sinergi pengawasan orang asing untuk kepentingan perpajakan.(nhc/*)