Kanwil DJP Kaltimra Gelar Dialog Pajak Bersama INI dan IPPAT Kaltim

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) menggelar Dialog Perpajakan bersama anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Selasa (19/9). Lebih dari 80 Notaris dan PPAT memenuhi undangan yang diselenggarakan di aula gedung Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara ini. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua IPPAT Bambang Karyono Riyadi, Ketua INI Maria Astuti, Kepala Badan Pengelola Pendapatan dan retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Muhammad Noor, juga Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Didik Bangun R.

Notaris dan PPAT merupakan salah satu profesi yang memiliki potensi penghasilan dari pekerjaan bebas terutama dari praktek atau usaha lainnya. Namun seringkali Notaris maupun PPAT masih menemui kendala dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya Dialog Perpajakan ini. Selain agar dapat memberikan informasi perpajakan kepada kalangan Notaris dan PPAT, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendekatkan hubungan profesional antara Kanwil DJP Kaltimra dengan kalangan Notaris dan PPAT di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Kaltimra Samon Jaya mengatakan bahwa sudah seharusnya pajak menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Samon menghimbau kepada para undangan yang hadir untuk semakin peduli terhadap pajak. Seperti diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBN Indonesia dengan porsi sebesar 75%. Pajak juga merupakan sumber penerimaan termurah negara dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan sumber lain seperti hutang luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan para hadirin akan semakin tergugah dan bersemangat untuk ikut serta berperan membangun bangsa Indonesia melalui membayar pajak.

Sementara itu, Ketua IPPAT Bambang Karyono Riyadi mengatakan dalam sambutannya, pajak memang berkaitan langsung dalam pekerjaannya sebagai Notaris dan PPAT. Namun diakuinya, kadangkala ditemui kendala dalam prakteknya. "Notaris dan PPAT memang sehari-hari dalam pekerjaannya berkaitan dengan pajak," kata Bambang, "Ada beberapa persoalan seperti terkait pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan, perlakuan pajak terhadap jual beli, juga terkait Surat Keterangan Bebas terhadap pengakuan objek yang telah dilaporkan dalam Amnesti Pajak yang mungkin dapat kita diskusikan."

Dengan dialog dan silaturahmi ini, Bambang mengharapkan, dapat membangun sinergi bersama guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perpajakan sebagai modal pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik.