Kanwil DJP Kaltimra dan Pemko Samarinda Teken MoU Optimalkan Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), menandatangani kesepakatan bersama atau MoU dengan Pemerintah Kota Samarinda, Rabu (13/9). Penandatanganan MoU tersebut terkait optimalisasi penerimaan pajak.

Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Jalan Hidayatullah, Samarinda tersebut dilakukan di sela-sela Rapat Kerja (Raker) ke-2 APEKSI Komwil V Regional Kalimantan. Kesepakatan tersebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme aparatur pajak serta memanfaatkan dan memutakhirkan data informasi perpajakan.

“Selama ini masih banyak pelaku usaha yang diduga melaporan hasil pendapatan usahanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Seperti diperpajakan dan pemerintah kota selalu tidak sama,” jelas Kepala Kanwil DJP Kaltimra Samon Jaya.

Ia menambahkan, mengenai bagi hasil memiliki hubungan erat antara pemerintah daerah dan pajak, sebab ada beberapa komponen dari pajak yang dikumpulkan seperti pajak atas karyawan yang setiap bulan di gaji. Setiap gaji yang dipotong pajak nantinya akan masuk ke kas negara dan selanjutnya disalurkan ke pemerintah kota dan provinsi.

“MoU ini, selain memperkuat basis pajak pusat, tentunya juga bisa memperkuat basis perpajakan di pemerintah Kota Samarinda. Bila hal tersebut dilakukan secara maksimal, maka penerimaan pajak untuk pemda dan PPh diyakini akan meningkat tajam. Dengan penerimaan daerah yang baik maka akan memberikan dampak yang baik untuk pembangunan daerah terutama masyarakatnya,” bebernya.

Sementara itu Walikota Samarinda H Syaharie Jaang mengatakan, MoU tersebut merupakan langkah strategis untuk menertibkan pengusaha agar selalu patuh untuk membayar pajak. Ia pun menambahkan, semisal orang yang belanja struk pembelanjaannya yang ada pemotongan pajak bisa dikirim. Pemotongan pajak tersebut bukan haknya pemerintah, akan tetapi merupakan kewajiban pemerintah menghimpun dan nantinya akan diperutukan kembali untuk pembangunan daerah.

“Ini sangat menarik untuk di telaah. Kedepan seperti parkir, perhotelan, restoran, penginapan dan tempat hiburan agar lebih diopitmalkan pembayaran pajaknya,” imbuhnya.