Kanwil DJP Jaksel I Bersinergi Amankan Penerimaan Pasca Amnesti Pajak

Kobarkan smangat satukan tekad kita

Mari kita berkarya

Berbakti untuk negeri

Demi ibu pertiwi

Kobarkan smangat satukan tekad kita

Junjung tugas mulia

Iklas tegas pantang menyerah

Himpun pajak Negara

Aula Cakti Budhi Bhakti bergema ketika Peserta Rakorda Kanwil DJP Jakarta Selatan I menyanyikan Mars DJP dengan begitu bersemangat. Mengawali Rakorda yang ke-2 di tahun ini, lirik lagu Mars DJP sungguh menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas. Dalam Pembukaan dan pengarahannya, Sakli Anggoro mengapresiasi kinerja Amnesti Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jaksel I sambil berharap agar tidak lengah dalam menjalankan tugas menghimpun penerimaan Negara.

Kanwil DJP Jakarta Selatan I juga menjalankan Rakorda ini dengan melaksanakan instruksi Menteri Keuangan Nomor : 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah penyediaan kudapan yang tidak diberikan per individu. Rakorda yang diadakan pada tanggal 18-19 Mei 2017 ini merupakan persiapan dan strategi untuk mengamankan penerimaan pascaamnesti pajak.

Rakorda diawali dengan presentasi beberapa Kepala Bidang yang mengevaluasi kinerja sampai dengan April 2017. Setelah itu, Kepala KPP melanjutkan dengan menceritakan kondisi dan rencana yang akan dilakukan pasca Amnesti Pajak. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Dasto Ledyanto, selaku LO Kanwil DJP Jakarta Selatan, seperti biasa tampil mengesankan dengan tidak hanya membawa evaluasi penerimaan tetapi juga memberikan tips-tips penggalian potensi. Di hari Kedua, Pemaparan materi diawali oleh Budianto Napoh selaku Duta Transformasi Kelembagaan yang menjelaskan proses Reformasi birokrasi dan Transformasi kelembagaan serta Rencana Strategi DJP. Pada kesempatan ini juga dipaparkan dengan jelas Penguatan Budaya Kemenkeu berupa Gerakan efisiensi yang meliputi dua gerakan yaitu efisiensi anggaran birokrasi dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Di akhir materi, para peserta rakorda diminta untuk mengisi mapping problem proses bisnis yang akan diserahkan kepada Direktorat TPB. Pemateri dari KPK juga membawakan presentasi yang sangat interaktif. Materi ini juga secara khusus membawa evaluasi terkait proses penegakan hukum dalam proses bisnis di DJP. Menutup seluruh rangkaian acara dibacakan executive Summary oleh Dwi Presidiani dari KPP Madya Jakarta Selatan I.