Kadin Sumut Menjadi Mitra Pemerintah dalam Mengamankan Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi negara.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan dan Permodalan Kadin Sumut, Syafruddin Siregar, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-91 dan PMK-29, Kamis (8/10) di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Acara tersebut dihadiri oleh 118 undangan.

Dalam sambutannya, Syafruddin mengatakan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak karena mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan dan takut terhadap petugas pajak.

Oleh karena itu, Syafruddin mengharapkan agar Kanwil DJP Sumatera Utara I semakin terbuka terhadap Wajib Pajak dan intensif mengadakan sosialisasi peraturan perpajakan, sehingga Wajib Pajak semakin memahami kewajibannya dalam membayar pajak dengan benar.

“Kadin Sumut juga telah membentuk Komite Perpajakan di tahun 2015. Bagi siapa saja, baik anggota Kadin atau bukan, yang membutuhkan konsultasi terkait perpajakan, bisa langsung mendatangi Komite Perpajakan Kadin Sumut,” lanjut Syafruddin.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, M. Husni Hatib, mengatakan bahwa Kanwil DJP Sumatera Utara I siap untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun, DJP tentunya harus menjadikan Wajib Pajak sebagai mitra. Syafruddin juga menegaskan bahwa Wajib Pajak harus melaporkan petugas pajak yang melakukan intimidasi atau perbuatan lain yang melanggar kode etik.  

Materi sosialisasi PMK-91 dan PMK-29 dibawakan oleh Kepala Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Sumatera Utara I, Edi Sihar Tambunan.

Dalam pemaparannya, Edi Sihar mengingatkan kembali bahwa fasilitas penghapusan sanksi hanya berlaku di tahun 2015 yang tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi dan memetik keuntungan dari fasilitas tersebut.