Selasa, 15 Januari 2013 - 11:33

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2) sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tahun 2014, sedangkan untuk wilayah Kota Bogor penyerahan pengelolaannya dilaksanakan mulai 1 Januari 2013. “Pemkot Bogor yang selama ini menerima hasil pemungutan PBB dari Pemerintah Pusat, mulai 1 Januari 2013 akan melaksanakan sendiri pemungutan, pengelolaan dan pengadministrasian PBB-P2. Kami berharap pelayanan PBB yang selama ini cukup bagus dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak akan lebih baik lagi ketika nantinya dikelola oleh Pemerintah Daerah.“ ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji pada acara penandatanganan Berita Acara serah terima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat (DJP-red) kepada Pemerintah Kota Bogor di Balaikota Bogor, Selasa 8 Januari 2013. Acara tersebut di samping dihadiri oleh Walikota Bogor, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dan Jajarannya, Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II serta Para Tamu Undangan.

Realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Bogor pada saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, rencana penerimaan PBB-P2 Kota Bogor sebesar Rp. 60.715.78.7069 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 67.038.696.437 atau sebesar 110,41% dari target penerimaan dan untuk tahun 2012 rencananya sebesar Rp. 55.013.191.703 dan realisasinya sebesar Rp. 59.861.180.588 atau sebesar 108,81% dari target. "Diharapkan setelah dikelola oleh Pemkot Bogor, pengelolaan PBB-P2 akan semakin baik dan penerimaannya akan terus mengalami peningkatan," demikian harapan dari Angin.

Untuk optimalisasi penggalian potensi pajak khususnya dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah Daerah dan Kanwil DJP Jawa Barat II. Dengan beralihnya pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB perlu dilakukan pengawasan atas pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) perlu dibentuk suatu sistem aplikasi secara online antara Pemda/Pemkot, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank, Notaris, dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dimonitor realisasi pembayarannya (early warning system).

Selain itu, selama ini penggalian potensi Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WP OP) dan PPh Pasal 21 salah satunya didasarkan pada data PBB-P2. Setiap penambahan obyek PBB-P2 yang berpotensi menambah kekayaan seseorang merupakan obyek PPh Orang Pribadi. Dengan beralihnya pengelolaan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, data pembayaran PBB-P2 tersebut nantinya akan diperoleh dari Pemerintah Daerah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak.