Jampidsus: Pajak Adalah Benteng NKRI

Masih di hari kedua Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum Perpajakan 2015, Surabaya, 8-12 Juni 2015, Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Widyopramono memberikan paparannya terkait penegakan hukum di bidang perpajakan.

Di awal pemaparannya, Jampidsus menjelaskan bahwa disadari atau tidak, sebagian penyebab krisis multidimensi di Indonesia adalah lemahnya upaya penegakan dan perlindungan hukum.

Salah satu dimensi yang dirasakan adalah penegakan dan perlindungan di bidang hukum pajak. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya sehingga yang sering terjadi adalah keengganan dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah perpajakan melalui jalur hukum.

Oleh karena itu, Jampidsus menyoroti pentingnya perbaikan regulasi perpajakan untuk meningkatkan kepastian hukum. Secara umum, ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan faktor penting dalam penegakan hukum pajak karena berfungsi sebagai pedoman, baik bagi masyarakat maupun aparat sendiri.

Ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku harus jelas dan sedapat mungkin tidak menimbulkan keraguan, salah tafsir dan kebingungan.

Kemudian, Widyopramono juga menyoroti pentingnya kualitas aparat penegak hukum pajak. “Seideal apapun sebuah peraturan perundangan, akan menjadi buruk apabila dilaksanakan oleh penegakan hukum yang tidak memiliki komitmen terhadap cita-cita pembuat undang-undang itu sendiri.”, jelasnya.

Widyopramono menambahkan, ”Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum. Mentalitas, integritas dan dedikasi para aparat penegak hukum amat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum.”.

Terkait dengan koordinasi dan sinergi dengan Jampidsus selama ini, Widyopramono memberikan pujiannya kepada DJP sembari menilai bahwa hubungan kedua instansi saat ini sedang mesra-mesranya.

Dalam hal ini, Jampidsus mendukung 100% upaya penegakan hukum perpajakan dengan berupaya untuk mempercepat proses administrasi penuntutan agar setiap kasus segera disidangkan.

Jampidsus juga memberikan apresiasinya terkait langkah DJP untuk melakukan gijzeling atau penyanderaan bagi Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak agar segera melunasinya. Menurut Widyopramono, langkah penyanderaan yang masif di seluruh Indonesia harus terus menerus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Di akhir pemaparannya, Jampidsus memberikan semangat kepada aparat penegak hukum pajak agar memberikan seluruh kemampuannya dalam mengumpulkan penerimaan negara dari pajak.

Menurut Jampidsus, pembangunan mustahil dilaksanakan tanpa adanya uang pajak. Seluruh negara maju di dunia ini mengandalkan pajak sebagai dana utama pembangunan. Bahkan Jampidus sudah membuat budaya untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak melalui slogan Jaksa AKUR, kependekan dari Ayo Kawal Uang Rakyat.

Komitmen Jampidus untuk mendukung DJP juga diwujudkan dalam tawaran agar penyidik pajak dapat berkoordinasi dengan Direktur Penyidikan di Jampidsus.

Jampidsus menutup pemarapannya dengan menyampaikan bahwa pajak adalah benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Kejaksaan Agung berkomitmen mati-matian untuk menjaganya.