Gema Pajak di Bumi Moro

Pada 6-7 September 2017, Kanwil DJP Suluttenggomalut menyelenggarakan acara gathering dengan Wajib Pajak disambung edukasi dan dialog seputar perpajakan kepada para pimpinan SKPD, bendahara SKPD, para camat dan kepala desa beserta bendahara desa. Kedua kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Daerah ini merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tobelo. Gathering dengan Wajib Pajak diberi tema "Bacarita deng Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut" dihadiri lebih dari 20 Wajib Pajak yang tergolong besar di wilayah Kab. Pulau Morotai. Acara yang dikemas dengan makan malam bersama tersebut berlangsung hangat dan sangat cair mengambil tempat di guest house Bupati Pulau Morotai.

Wajib Pajak terlebih dahulu diminta mengenalkan dirinya mengawali dialog pada malam itu. Kemudian mereka diminta pula menyampaikan harapan kepada Kakanwil DJP Suluttenggomalut, Dyonisius Lucas Hendrawan. Salah satu yang mengemuka dalam kesempatan tersebut adalah adanya keinginan dari para Wajib Pajak supaya ada pelayanan pajak di pulau tersebut. Selama ini untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan menyeberang ke Tobelo di Pulau Halmahera dengan waktu tempuh beberapa jam menggunakan feri atau kapal cepat.

Acara dilanjutkan keesokan hari mengambil tema "Edukasi dan Dialog Perpajakan" di aula Kab. Pulau Morotai. Dihadiri oleh lebih dari 250 undangan, acara tersebut berlangsung lancar. Dibuka oleh Bupati Benny Laos, Ia menekankan bahwa sebagai manusia biasanya menuntut hak dulu tanpa seimbang memperhatikan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pajak yang merupakan kewajiban kepada negara yang harus dilaksanakan berdasarkan UU. Pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat juga dalam bentuk antara lain fasilitas fisik berupa jalan, jembatan, sekolah dsb.

Oleh karena itu para undangan yang hadir diharapkan memperhatikan setiap materi yang akan disampaikan sehingga tidak salah dalam penerapannya. Khusus kepada bendahara desa, Benny Laos menekankan pentingya transparansi pengelolaan dana desa. Jangan sampai kasus yang terjadi di daerah lain terulang di Pulau Morotai. Dalam sambutannya, Kakanwil DJP Suluttenggomalut juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Bupati Pulau Morotai bahwa kewajiban dalam hal ini pajak harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam bingkai NKRI.

Untuk membantu pelaksanaan kewajiban pepajakan masyarakat di kabupaten ini, Kakanwil juga menyampaikan akan mengintensifkan pelayanan di pulau ini tentunya melalui kepanjangan tangan KPP Pratama Tobelo yang akan membuka pos pelayanan di pulau Morotai. Materi perpajakan yang disampaikan oleh Kristiawan Budi Cahyono (Kepala Seksi Kerjasama dan Humas) dengan padat dan lugas. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama Kakanwil DJP Suluttenggomalut didampingi pemateri dan Triyono Ari Nugroho yang merupakan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Tobelo. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para undangan dapat dijawab dengan baik oleh nara sumber.

Dalam kesempatan tersebut juga dibagikan suvenir menarik kepada para undangan yang berperan aktif, pula pemberian cendera mata dari Kanwil DJP Suluttenggomalut kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan sebaliknya. Melalui acara ini diharapkan kerjasama kedua belah pihak untuk turut menyukseskan program pemerintah di bidang perpajakan terus terjalin. Walaupun termasuk pulau terluar, gema pajak tetap bergaung untuk Indonesia Raya. (KBC/).