Gandeng BPKD Sulsel, DJP Sosialisasikan Pajak ke Bendahara

Sosialisasi Bendahara SKPD Sulsel

KPP Pratama Makassar Selatan mengadakan sosialisasi perpajakan kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah naungan BPKD Sulsel di Clarion Hotel dan Convention Makassar (Selasa, 10/10). Acara ini merupakan kerjasama antara KPP Pratama Makassar yang merupakan unit vertikal Ditjen Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BPKD Sulsel).

Acara dengan tema Sosialisasi Transaksi Non Tunai, PMK Nomor 64/PMK.05/2013, dan Perdirjen Pajak nomor PER-08/PJ/2014 ini dihadiri oleh kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Bendahara SKPD dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan dibuka oleh Ketua BPKD Sulsel, Andi Arwin Azis, S. STP. Kegiatan sosialisasi ini selain membahas perpajakan juga membahas kebijakan transaksi non tunai yang akan mulai diterapkan kepada semua SKPD di Provinsi Sulawesi Selatan mulai awal tahun 2018.

Acara yang berlangsung dari Pukul 09.00 WITA hingga 16.00 WITA bertujuan memberikan pemahaman tentang berbagai kewajiban seorang bendahara SKPD sehingga mampu memberikan pemahaman yang sama merata dan cukup sehingga dapat membantu pekerjaan seorang bendahawaran dalam mengadministrasikan keuangan di daerah. Andi Arwin Azis dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa tantangan keuangan daerah kedepannya akan semakin banyak, semua akan serba modern dan berbasis teknologi informasi sehingga sudah selayaknya setiap Bendaharawan tahu, sadar, dan cakap dalam menghadapi tuntutan tersebut. Andi Arwin Azis juga menyampaikan sepeser uang yang dikeluarkan dari kas daerah harus dapat dipertanggung jawabkan oleh Bendaharawan dalam berbagai aspek, termasuk aspek perpajakan yang timbul atas adanya pengeluaran tersebut.

Sosialisasi ini diisi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri untuk bagian transaksi non tunai, dan Syamsul Bahri Hunou selaku Account Representative dari KPP Pratama Makassar Selatan yang menjelaskan bagian perpajakan terkait Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-08/PJ/2014 tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Setelah materi sosialisasi selesai dipaparkan, terdapat sesi diskusi terkait materi yang telah disampaikan. Dalam sesi diskusi tersebut para Bendahara SKPD banyak menanyakan hal-hal teknis terkait kewajiban perpajakan instansi masing-masing. Hal yang paling sering ditanyakan adalah tentang kewajiban perpajakan atas kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang para Bendahara SKPD tersebut masih bingung jenis kewajiban pajak yang harus dipotong atau dipungut. Pada Penutupan sosialisasi, DJP yang dalam kesempatan ini diwakili KPP Pratama Makassar Selatan bersama BPKD Sulsel sepakat dan berkomitmen penuh dalam pengawasan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersama akan terus secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kompetensi para Bendahara SKPD yang berada di bawah naungan BPKD Sulsel.(mpa/*)