Minggu, 1 September 2013 - 12:36

Para Kepala Seksi Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I yang tergabung dalam Forum Pelayanan mengadakan pertemuan di aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Pertemuan berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 sd 28 Agustus 2013. Pertemuan kali ini adalah yang kedua selama tahun 2013.

Peserta yang hadir terdiri dari Kabid P2humas, Dwi Joko Kristanto, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Usdek Susmantoro, para Kepala seksi Pelayanan, pegawai bidang P2humas dan pelaksana seksi pelayanan dilingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Materi yang dibahas adalah Pengemasan dan pengembalian Berkas SPT, IKU Pengembalian Berkas SPT , PP 46 tahun 2013, Per 20 tahun 2013 dan diskusi current issue mengenai evaluasi pelaksanaan e-SPT, Billing Payment System dan VAT Refund.

Choirul Bahri Lubis, selaku Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) didampingi Bayu Kalpikotomo, selaku Kepala Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen dan Wishnu Prabowo, selaku Kepala Seksi Pemindaian Dokumen sebagai narasumber untuk materi Pengemasan dan pengembalian Berkas SPT, IKU Pengembalian Berkas SPT. Choirul menyampaikan latar belakang kenapa proses pengolahan SPT di PPDDP adalah untuk kecepatan data, keamanan data dan akurasi data SPT, yang kedua untuk pemisahan fungsi dan terakhir agar proses bisnis pengelolaan SPT terstruktur serta terawasi secara sistematis.

Target pengemasan SPT sebesar 100% adalah cukup berat, sangat kecil kemungkinan mencapai target. Untuk pengembalian SPT pada saat konsinyering mulai tahun 2012 dimasukkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana tingkat pengembalian SPT rata-rata perhari mencapai 5% dari 30ribu SPT yang dikirim ke PPDDP. Tahun 2012 IKU pengembalian masuk ke IKU eselon 3, mulai tahun 2013 masuk ke IKU kasi pelayanan.

Pelaksanaan dilapangan, masalah pengembalian tidak hanya menjadi tanggung jawab seksi pelayanan tapi juga seksi waskon. Pada tahun 2014 akan diusulkan agar menjadi IKU eselon 3 kembali. Untuk proses pengelolaan SPT PPDDP membutuhkan tenaga 300 orang yang diambil dari outsourcing. Tenaga outsourcing hanya mengawasi apakah ada berkas yang jump atau tidak karena untuk semua proses sudah dilakukan oleh mesin.

Biaya pengelolaan SPT adalah sangat besar terutama untuk proses pengembalian. Dimana untuk pengembaliannya membutuhkan biaya Rp 100,00. Perlembar. Wishnu Prabowo pada materinya menyampaikan proses bisnis yang terjadi di PPDDP, dimulai dari pemilahan dokumen, pemindaian, verifikasi, pengemasan ulang dan penyimpanan di gudang. Data fisik akan keluar dari gudang hanya bila ada permintaan dari Pengadilan Pajak.

Petugas gudang setiap hari akan mendata kembali (stok opname) dimana pengarsipan digudang berdasar barcode yang ada dikemasan SPT. Hasil image SPT akan diproses lebih lanjut dengan aplikasi untuk bisa dibaca dan diproses pada sistem SI DJP.

Pada hari kedua dibahas mengenai peraturan-peraturan terbaru diantaranya PP 46 yang nara sumbernya Diyah Marhayati, selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pudjianto Sanmukidi, selaku Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dari Bidang P2humas. Untuk Per 20 materi disampaikan oleh Sapto Hadi Wibowo, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan Sumitro kasi pelayanan KPP Pratama Semarang Candisari.

Dilanjutkan dengan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas di seksi pelayanan dimoderatori oleh Alhul Rizal kasi pelayanan KPP Pratama Pati dan Nandang kasi pelayanan KPP Madya Semarang. Peserta sangat antusias karena memang banyak permasalahan di seksi pelayanan yang membutuhkan persamaan persepsi dan pemahaman agar pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak bisa mendorong kepatuhan wajib pajak.