Edukasi dan Dialog Perpajakan Bendahara Desa KP2KP Mukomuko

Kepala KP2KP Mukomuko sedang menyampaikan materi sosialisasi di Kecamatan Penarik

Sejak digulirkan tahun 2015, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa selalu meningkat. Pada tahun 2017 ini dana desa yang yang diterima setiap desa di Kabupaten Mukomuko mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Memberikan pemahaman kepada bendahara desa di Kabupaten Mukomuko bahwa atas dana tersebut terdapat aspek perpajakan yang harus dipenuhi mempunyai tantangan tersendiri.

Terdiri dari 148 desa yang tersebar dalam 15 kecamatan dengan ketiadaan transportasi umum dan keterbatasan tempat pertemuan tidak menyurutkan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mukomuko untuk tetap melakukan sosialisasi atas aspek perpajakan dana desa. Berbekal koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, solusi yang didapat adalah dengan membagi kegiatan tersebut menjadi lima titik. Pembagian lima titik tersebut dilakukan dengan menggabungkan beberapa desa dalam tiga kecamatan yang berdekatan. Maka jadilah penyuluhan dalam bentuk edukasi dan dialog perpajakan bendahara desa sekabupaten Mukomuko yang dilaksanakan selama 5 hari yang terbagi dalam 2 pekan yaitu tanggal 19,20, 25,26 dan 27 Juli 2017.

Rentang waktu perjalanan dari kantor KP2KP ke lokasi kegiatan mencapai satu sampai dengan tiga jam kecuali hari terakhir yang dilaksanakan di Kecamatan Mukomuko. Sasaran penyuluhan ini adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, bendahara dan sekretaris desa, serta tenaga pendamping desa. Hari pertama penyuluhan dilakukan di Kecamatan Lubuk Pinang yang mencakup desa di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, IV Koto dan V Koto. Hari kedua dilakukan d iKecamatan Ipuh yang meliputi Kecamatan Ipuh, Malin Deman dan Air Rami. Hari ketiga dilaksanakan di Kecamatan Pondok Suguh yang mencakup Kecamatan Pondok Suguh, Teramang Jaya dan Sungai Rumbai. Hari keempat dilaksanakan di Kecamatan Penarik yang mencakup Kecamatan Penarik, Selagan Raya dan Teras Terunjam. Hari kelima dilaksanakan di Kecamatan Mukomuko yang mencakup Kecamatan Mukomuko, Air Dikit dan Air Majunto.

Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ruang serba guna yang dimiliki kecamatan. Materi kegiatan edukasi dan dialog perpajakan bendahara desa ini disampaikan oleh Kepala KP2KP Mukomuko, Abas HS, dan Account Repsentative KPP Argamakmur yaitu Hepy dan Asef Juliantoro. Seperti umumnya kegiatan penyuluhan, rangkaian acara edukasi dan dialog perpajakan ini dimulai dengan pembukaan dilanjutkan dengan sambutan oleh camat yang menjadi tuan rumah dan Kepala KP2KP. Agak berbeda dengan tahun sebelumnya, pada penyuluhan kali ini, setelah pemaparan materi dan sebelum dilakukan tanya jawab, disampaikan dahulu evaluasi pembayaran pajak bendahara desa pada tahun 2016.

Sesi evaluasi dan monitoring ini selalu menjadi sesi yang riuh karena para bendahara desa seolah memperoleh rapornya. Ada yang berwarna hijau, kuning bahkan merah. Rapor berwarna hijau disebabkan pembayaran pajak yang dilakukan telah melampaui nilai potensi yang diharapkan. Sedangkan yang berwarna kuning adalah karena pembayaran yang dilakukan mendekati nilai potensi yang diharapkan dan yang berwarna merah adalah karena pembayaran yang dilakukan masih jauh dari nilai potensi yang diharapkan.

Ketika layar menampilkan nama desa, jumlah dana desa, nilai potensi beserta jumlah pajak yang telah dibayar beserta warnanya, celetukan terdengar silih berganti. Ada yang bertepuk tangan, menunjuk-nunjuk bahkan mengabadikan dengan smartphone yang mereka bawa. Kadang terdengar protes dengan nada ketidakpuasan.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Secara umum, selain menanyakan tentang teknis perhitungan pajak yang harus dipotong dan dipungut, para bendahara desa juga mempertanyakan dasar perhitungan potensi dan jumlah pajak yang telah dibayar karena tidak sesuai dengan data pajak yang telah mereka setorkan. Menjawab pertanyaan tersebut, Hepy dan Asef Juliantoro sebagai Account Repsentative yang melakukan pengawasan terhadap bendahara desa menjelaskan bahwa berdasarkan trend pembayaran bendahara desa tahun 2015 dan tahun 2016 dibandingkan dengan dana desa yang diterima, didapat rata - rata rasio pembayaran pajak bendahara desa dibandingkan dana desa yang diterima adalah sebesar 4%.

Namun demikian, angka 4 % ini hanya sebagai indikasi saja sedangkan pembayaran sebenarnya sangat tergantung dengan jenis transaksi dan cara pembayaran pajaknya. Sebagai contoh, dengan jumlah dana yang sama, apabila pada satu desa digunakan untuk belanja barang yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan desa yang lain tidak terutang PPN akan menimbulkan pajak yang harus dipungut dan disetorkan berbeda. Begitu juga apabila dana tersebut digunakan untuk belanja jasa persewaan akan mempunyai perhitungan yang lain lagi. Pemateri juga menjelaskan bahwa perbedaan data pembayaran pajak juga disebabkan karena ada yang melakukan penyetoran pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri sementara yang lain menggunakan NPWP rekanan. Di akhir acara, pemateri selalu menegaskan bahwa pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan transaksi yang dilakukan setiap bulan. Selain penyetoran, kewajiban selanjutnya adalah melaporkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa baik PPh maupun PPN ke KPP Pratama Argamakmur atau melalui KP2KP Mukomuko.