DPR Sepakati Undang Undang Pengampunan Pajak

 

Setelah menempuh pembahasan yang cukup lama di tingkat Panitia Kerja (Panja), Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak akhirnya disepakati untuk menjadi Undang-Undang dalam Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR yang dihadiri 298 anggota dewan.

Ketua DPR, Ade Komarudin, yang memimpin rapat, di Ruang Paripurna,  segera mengetuk palu kesepakatan setelah mendengarkan pendapat anggota dewan yang lain, Rabu (28/6/2016). RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tersebut akan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dinamika rapat paripurna yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut tersebut berakhir dengan persetujuan semua anggota dewan walaupun dengan sejumlah catatan. Selanjutnya, pemerintah segera menggelar persiapan agar aturan tersebut bisa segera dilaksanakan bulan depan.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa setelah pengesahan Undang-Undang tersebut kelak  Kementerian Keuangan akan segera melakukan berbagai persiapan. Selain itu, sosialisasi Pengampunan Pajak yang selama ini sudah berjalan, akan terus dilanjutkan.

Selanjutnya, bulan depan, Pengampunan Pajak sudah bisa mulai berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak pun dipersiapkan untuk menerima permohonan pengajuan pengampunan pajak.

"Kita langsung lakukan persiapan. Ada tanggalnya, lalu kami nanti akan lakukan kick off Juli," tandasnya

Bambang menambahkan, pengampunan pajak memberikan ruang bagi wajib pajak yang selama ini sulit menyelesaikan masalah pajak maupun yang mau merepatriasi dana mereka ke Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia, pengampunan pajak bisa menarik capital inflow dari aset-aset WNI di luar negeri.

"Itu sangat membantu perekonomian yang saat ini terus terang sulit menemukan sumber pertumbuhan di tengah menurunnya harga komoditas. Ini untuk mendorong perekonomian," kata Bambang