DJP Menang Praperadilan Terkait Penyidikan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Berita gembira dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi atas putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang Irwan Munir, S.H., M.H. dengan Panitera Pengganti Mohamad Yusuf, S.H. dalam perkara praperadilan Nomor : 03/Pid. Pra/2015/PN.PDG pada memutuskan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh YH dinyatakan gugur dengan pertimbangan:

  1. Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS Kanwil DJP Sumatera dan Jambi telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bahwa berkas perkara penyidikan a.n. YH dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi serta telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 103/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 05 Oktober 2015 sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh YH, Pengusaha retail di kawasan Bukittinggi yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) Huruf c dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 13 Miliar.

Pada konferensi pers Pelaksana Harian Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Nana Sumarna menyampaikan "Tindakan penyidikan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan sebagai pembelajaran bagi Wajib Pajak yang tidak patuh pada ketentuan perpajakan".

Dengan adanya kegiatan penegakan hukum pajak di bidang perpajakan ini, diharapkan semua Wajib Pajak menjadi taat dan patuh terhadap aturan yang ada.

Nana Sumarna menambahkan "Pada tahun 2016, DJP akan mengusung tema law enforcement, dengan kata lain tidak akan memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan perpajakan. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat untuk segera memanfaatkan Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang sedang dilaksanakan oleh DJP tahun ini sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015".