Ditjen Pajak Klarifikasi Laporan Berkala Pasca Amnesti Pajak

Memasuki hari-hari terakhir Amnesti Pajak periode ketiga, Direktorat Jenderal Pajak menggelar konferensi pers terkait penjelasan terkait perkembangan Amnesti Pajak sekaligus menanggapi isu mengenai pelaporan harta oleh Wajib Pajak yang sudah mengikuti Amnesti Pajak di gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tetap membuka seluas-luasnya pelayanan Amnesti Pajak terbukti bahwa hingga hari kemarin, 28 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak membuka kantor sampai jam 21.00 waktu setempat. Pemberian layanan ini akan terus dilakukan hari terakhir periode Amnesti Pajak. Bahkan, di tanggal 31 Maret kelak, Direktorat Jenderal Pajak akan membuka kantor hingga pukul 24.00 waktu setempat.

Mengenai perkembangan Amnesti Pajak periode ketiga, Suryo memaparkan bahwa hingga kemarin, jumlah penerimaan dari Amnesti Pajak sudah mencapai Rp 123,64 Triliun yang terdiri dari uang tebusan Amnesti Pajak 110,01 Triliun, pembayaran tunggakan terkait Amnesti Pajak 12,56 Triliun, dan pembayaran Bukti Permulaan 1,06 Triliun. Dari jumlah tersebut, postur Wajib Pajak terbanyak yang membayar uang tebusan Amnesti pajak adalah Wajib Pajak non UMKM yaitu Rp 88 Triliun, disusul berturut-turut Wajib Pajak UMKM sebesr Rp 7 Triliun, oleh Wajib Pajak Badan Non UMKM sebesar Rp 13 Triliun, dan oleh Wajib Pajak Badan UMKM sebesar Rp 0,5 Triliun.

Sedangkan jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan dalam rangka Amnesti Pajak adalah 831.976 SPH. Padahal Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak adalah 832.631, sehingga ada Wajib Pajak yang menyampaikan lebih dari satu SPH atau dengan kata lain mengikuti Amnesti Pajak lebih dari sekali.

Dari jumlah SPH tersebut, total harta yang dideklarasikan adalah Rp 4668,77 Triliun dan menjadi basis pajak baru ke depannya. Komposisi dari harta yang terdapat dalam SPH adalah total deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.495 Triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.027 T, dan repatriasi sebesar Rp 142 Triliun. Harta yang direpatriasi paling banyak berasal dari Singapura, Cayman Island, Hong Kong, BVI, dan China, sedangkan harta yang dideklarasi di luar negeri paling banyak berasal dari Singapura, BVI, Hongkong, Cayman Island, dan Australia

Selain memberikan update terkait Amnesti Pajak, Suryo juga menjelaskan terkait isu yang beredar bahwa apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan penempatan harta (bagi harta deklarasi dalam negeri) dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi (bagi harta repatriasi) secara berkala setiap tahun selama tiga tahun maka Amnesti Pajaknya akan batal. Hal ini salah belaka.

Memang benar bahwa Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib untuk menyampaikan laporan penempatan harta (bagi harta deklarasi dalam negeri) dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi (bagi harta repatriasi) secara berkala setiap tahun selama tiga tahun. Laporan pertama disampaikan paling lambat pada 31 Maret 2018 untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau 30 April 2018 untuk Wajib Pajak badan.

Apabila wajib pajak tidak melaporkan tepat waktu, konsekuensi yang didapat adalah Ditjen Pajak akan melakukan langkah klarifikasi terhadap wajib pajak. Apabila yg bersangkutan tidak menjawab klarifikasi, maka Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan ada pengalihan harta, maka bisa ditetapkan Surat Ketetapan Pajak dan ada sanksi 2% per bulan.

Menambahkan informasi dari Suryo Utomo, Direktur P2 Humas, Hestu Yoga Saksama, mengingatkan bahwa setelah mengikuti Amnesti Pajak, diharapkan perilaku wajib pajak berubah menjadi wajib pajak yang lebih tertib dengan melaporkan semua penghasilan yang diperoleh terkait harta yang telah dideklarasikan dalam Amnesti Pajak dalam SPT Tahunan 2016 ini. Yoga juga meminta agar wajib pajak yang belum mengikuti Amnesti Pajak untuk segera mengikutinya sebelum Amnesti Pajak betul-betul meninggalkan kita semua.