Demi Validitas Data Wajib Pajak, Kanwil Suluttenggomalut selenggarakan Bimtek KSWP

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan Kegiatan “Bimbingan Teknis Kerjasama Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)” pada Selasa 11 April 2017 di Aula Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Setelah melaksanakan Bimtek di Palu, Sulawesi Tengah dan di Marissa, Gorontalo, kali ini acara dilaksanakan di Sofifi bagi wilayah provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara dengan  peserta Kepala Dinas, Kepala Bagian dan operator dari sebelas unit Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Sesuai Inpres tersebut, anggota masyarakat yang ingin memperoleh pelayaan publik tertentu terlebih dahulu wajib melalui tahapan konfirmasi pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir.

Proses konfirmasi ini dilakukan melalui sistem aplikasi KSWP yang disediakan oleh Ditjen Pajak dan dapat diakses secara daring (online) oleh petugas di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh Indonesia melalui internet. Kewajiban melaksanakan konfirmasi ini juga berlaku dalam ruang lingkup proses perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Materi-materi dalam kegiatan ini disampaikan langsung oleh tim Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yakni latar belakang dan dasar hukum KSWP oleh Direktorat Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, serta tentang aplikasi KSWP oleh Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan.

Dengan pelaksanaan implementasi KSWP ini diharapkan ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta data Administrasi Perpajakan WP lebih valid sesuai dengan kondisi sebenarnya, terjalin hubungan yang lebih baik dengan Pemerintah Daerah juga membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KSWP dan tentunya diharapkan korupsi dapat dicegah serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.