Bimbingan Teknis Asset Tracing oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dan Badan Reserse Kriminal POLRI menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asset Tracing (Penelusuran Aset) pada Rabu, 6 September 2017 bertempat di Ruang Theater 2 Lantai 3 Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak. Kegiatan dihadiri sekitar  85 peserta dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Kepala Seksi Penagihan, Juru Sita, dan Account Representative. Dalam penagihan pajak, penelusuran aset atau informasi terkait penunggak pajak menjadi hal yang penting untuk pencairan piutang pajak. Sulitnya pelaksana di lapangan memperoleh informasi yang akurat maupun data penunggak pajak yang tidak lengkap menjadi latar belakang diadakannya kegiatan Workshop Asset Tracing (Penelusuran Aset).

Bimbingan Teknis dibuka oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dia menyampaikan bahwa dibutuhkan informasi yang cukup, pengetahuan dan dasar hukum dalam setiap tindakan penegakan hukum. Asset tracing menjadi penting bagi instansi DJP, namun yang lebih penting adalah menyadari bahwa tagihan pajak itu tidak akan ada maknanya jika tidak diketahui siapa yang memiliki utang pajak, tidak diketahui hartanya dimana dan apa saja.

Di sesi pertama hadir Dewa Nyoman Nanta W sebagai Kanit IV Subdit III Tindak Pidana Pencucian Uang Bareksrim Polri menyampaikan materi mengenai “Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam bimtek ini disampaikan materi tentang pengertian pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dan materi Asset Tracing and Recovery. Banyak orang untuk menghindari kewajiban perpajakan melalui pencucian uang sehingga sulit untuk ditelusuri harta kekayaannya. Ada 4 hal yang dapat digunakan untuk menelusuri aset-aset mereka yaitu dengan Cooperation, Multidoors Approach, Improvement, dan Follow the Money.

Pada sesi siang, Arif Muliawan selaku Kabid Pemulihan Aset Nasional, Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI memberikan paparan tentang “Asset Tracing”. Salah satu lembaga di dalam Kejaksaan Agung adalah Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang bertugas melakukan penelusuran aset terkait dengan tindak pidana/kejahatan. Ada 4 tugas pokok dari PPA ini yaitu penelusuran, pengamanan dan pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. PPA Kejagung RI memberikan dukungan di bidang perpajakan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam proses penagihan aktif. PPA dengan kewenangannya dapat mengamankan aset seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Inti dari kegiatan asset tracing adalah untuk mengetahui keberadaan aset asal usul, status kepemilikan, jenis aset dan nilai asetnya.

Di penutup acara, Kakanwil DJP Jakarta Pusat mengingatkan bahwa banyak hal yang dapat kita peroleh dari kegiatan ini dan merupakan cakrawala baru bagi rekan-rekan di penagihan pajak. Ilmu yang telah diperoleh menjadi aset tersendiri dan melekat pada diri kita, akan menjadi bermakna jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik.