Anggota DPR RI Ikut Sosialisasikan Akses Data Keuangan

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas saat memberikan paparan

Anggota Komisi XI DPR RI, H. Bertu Merlas, ST mengedukasi masyarakat wajib pajak wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bertempat di Gedung Bende Seguguk 1, Kantor Bupati OKI, Sumatera Selatan (Kamis, 23/11). Mengangkat tema Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, kegiatan hasil kerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB. Peserta edukasi dan dialog perpajakan ini terdiri dari wajib pajak besar, perbankan, dan perangkat daerah.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M. Ismiransyah M. Zain atau yg akrab disapa Rendi dalam sambutannya menjelaskan tentang pajak pusat dan pajak daerah. Rendi juga menjelaskan bahwa pajak adalah tulang punggung negara yang menopang 75% dana APBN. Pembangunan di daerah juga adalah hasil dari belanja APBN yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Rendi mengimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak dengan benar sehingga dapat ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muhammad Rivai, SE dalam sambutannya menjelaskan wilayahnya terdiri dari 75% rawa dan 25% berupa daratan. Terkait pajak, Rivai menjelaskan peran pajak dalam otonomi daerah semakin terlihat dengan ditambahnya dana desa. Pemda OKI mengimbau kepada seluruh wajib pajak di OKI untuk melaporkan sebenar-benarnya  apa yang dimiliki kepada Ditjen Pajak untuk mempercepat terwujudnya OKI yang MANDIRA (Maju, Mandiri, dan Sejahtera).

Dilanjutkan dengan paparan tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2017 dari H. Bertu Merlas, ST. Bertu berpesan untuk tidak takut dengan pajak bila sudah membayar pajak. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan masyarakat melaporkan pajaknya dengan benar.

“Dengan Undang-Undang ini, orang pajak dapat melihat rekening kita dengan batasan tertentu," kata Bertu. Bertu menyampaikan tiga hal penting dalam paparannya. Pertama, ia menegaskan bahwa dengan UU No.9/2017 tersebut, petugas pajak dapat melaksanakan tugasnya secara adil. Semua yang wajib bayar pajak, harus membayar sesuai ketentuan. Hal kedua, untuk perusahaan-perusahaan besar di OKI, Bertu berpesan agar mereka memberikan CSR kepada masyarakat OKI sesuai yang seharusnya dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat OKI. Terakhir, Bertu berpesan mengenai penggunaan uang pajak, dalam bentuk APBD, agar digunakan sebagaimana mestinya. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dibangun dengan benar dan tidak asal-asalan. Sebagai pembayar pajak, wajib pajak juga harus ikut mengawasi penggunaannya.

Antusiasme para tamu undangan terlihat di sesi tanya jawab, Sembilan pertanyaan yang disampaikan dijawab langsung oleh Rendi, Bertu, dan Rivai. Berakhirnya sesi tanya jawab menutup semua rangkaian kegiatan edukasi dan dialog perpajakan.