Menumbukan Kembali Kepercayaan Wajib Pajak

Dalam teorinya, pajak dibayarkan warga negara secara sukarela mapun terpaksa untuk membiayai proses pembangunan. Menurut anggota Komisi III DPR Khatibul Umam Wiranu, esensi pajak ini tak jauh beda dengan zakat. “Bedanya, kalau zakat, itu kewajiban seorang muslim terhadap agama. Tapi kalau pajak adalah kewajiban warga negara terhadap negaranya,” katanya.

Yang kerapkali menjadi pertanyaan, apakah negara selaku pengelola pajak punya kemampuan untuk mengelola uang pajak untuk dikembalikan demi kebaikan pembayarnya? Apakah pemerintah punya kemampuan mengembalikan pajak rakyat untuk kepentingan rakyat. Atau, apakah warga negara pembayar pajak itu percaya pada pengelola pajak, dalam hal ini pemerintah.

Inilah persoalan yang terus menghinggapi banyak orang. “Kalau dari sisi kemampuan, tentu pemerintah mampu mengelola pajak punya waktu cukup untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan,” katanya. Tapi, ia melanjutkan, kepercayaan warga negara terhadap negara memang sudah tak ada sekarang.

“Sangat sedikit tingkat pembayar pajak pada pengelolanya. Pajak jadi alat pemerataan pembangunan, itu mungkin teorinya,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini. Namun, dalam prakteknya, ia melihat belum ada pemerataan pembangunan. Pasca-otonomi daerah, ia melihat program pembangunan memang relatif lebih baik.

Menurut Umam, asumsi pajak untuk pemerataan pembangunan sudah ada wujudnya, yaitu melalui APBD dan APBN. “Tapi, problemnya adalah pengelolaan pajak dan distrust pembayar pajak pada negara.  Apalagi, uang pajak sudah tak bisa dibedakan lagi kalau sudah masuk APBN,” katanya.

Karena itu, untuk menumbuhkan rasa percaya kembali, menurut Umam, pemerintah harus bisa membuktikan bahwa pajak dikelola dan dikembalikan pada rakyat. “Jangan sampai pajak yang sudah jadi beban warga negara, dan menambah beban ekonomi sehari-hari tidak memiliki manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk menumbuhkan rasa percaya sekaligus membuat uang pajak terasa lebih efektif, Umam mengusulkan agar sistem pengelolaan pajak dibuat lebih praktis. Misalnya, pajak yang ditarik dari sebuah kabupaten hanya dikelola di level kabupaten tersebut. “Tak usah ditarik ke pusat lagi,” katanya.

Kalau ditarik lagi, prosesnya akan memakan waktu yang lama. Apalagi, tiap kali ada alokasi uang pajak ke daerah, fee akan berhamburan sebagai tanda jasa. “Kalau DJP menetap di kabupaten, beres. Pusat ambil berapa tinggal hitung di situ. Hal ini agar tak berbelit-belit juga proses pengelolaan pajaknya,” ujar Umam tegas.