Mengajak wajib pajak menghitung sendiri laporan pajaknya

Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak bukanlah hal yang mudah. Baik dengan cara persuasif maupun dengan pencegahan ke luar negeri bagi wajib pajak yang membandel, itu pun sudah dilakukan Ditjen Pajak.

Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Seksi Kerjasama Dalam Negeri Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Ditjen Pajak. Sebagaimana yang sudha diatur bahwa Kementerian Keuangan adalah yang melaksanakan segala kegiatan penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan perintisan serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak eksternal di luar Ditjen Pajak di dalam negeri

Kerjasama di Ditjen Pajak didasarkan kepada dua teritorial yaitu kerjasama dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, ditugaskan kepada Seksi Kerjasama Dalam Negeri Subdit Kerjasama dan Kemitraan, Direktorat P2Humas. Sementara untuk kerjasama luar negeri, ada bagian lain yang ditugasi untuk hal tersebut.

"Jadi bukan harus diwujudkan dalam suatu bentuk kerjasama seperti kerjasama dalam negeri tapi ini berupa kemitraan yang sifatnya kegiatan yang dilakukan secara bersama yang pada akhirnya mewujudkan cita-cita Ditjen Pajak untuk mengajak masyarakat membayar pajak dengan benar," kata Kepala Seksi Kerjasama Dalam Negeri Subdit Kerjasama dan Kemitraan, Natalius.

Kerjasama dengan pihak dalam negeri dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kerjasama yang sifatnya untuk memperkaya basis data kita. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 35A yang kemudian diturunkan kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 yang kemudian diturunkan kembali menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2013.

"Intinya kerjasama yang bagian ini, Indonesia menganut sistem self assesment, tentunya bicara bagaimana pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri," jelasnya.

Kedua adalah mengenai kerjasama yang bisa kita katakan non pengumpulan data. Dalam pelaksanaan tugas Ditjen Pajak, tentu ada hal-hal yang suka tidak suka harus dihadapkan dengan resistensi dari masyarakat. Oleh karenanya, Ditjen Pajak butuh kerjasama dengan pihak yang akan membantu Ditjen Pajak dalam bertugas.

Sebagai contoh dalam hal pemeriksaan penagihan pajak, petugas pajak akan menagih pajak kepada wajib pajak yang menunggak. Dalam penagihan itu, sebenarnya perlu pendampingan dari penegak hukum agar pelaksanaan penagihan yang tentu tidak nyaman bagi wajib pajak menjadi lancar.

"Kemudian dalam hal kita melakukan law enforcement kepada wajib pajak yang tidak patuh, kita akan menindaklanjuti kepada tingkat yang lebih tinggi yakni membawa si wajib pajak ke pengadilan," ujarnya.

Dari situ, lanjut Natalius, Ditjen Pajak butuh kerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam hal ini Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum). Kerjasama ini menentukan wajib pajak mana yang tidak patuh agar diberikan imbauan untuk patuh menjadi lebih efektif karena diakhiri dengan suatu proses hukum yang lancar sampai ke proses pengadilan.

"Jadi demikian secara garis besar kerjasama ada dua, kerjasama dalam pengumpulan data sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan tugas Ditjen Pajak dalam mendukung self assesment, yang kedua kerjasama yang sifatnya adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Ditjen Pajak dalam hal ini lebih kepada law enforcement," ungkapnya.