Selasa, 13 Maret 2012 - 12:58

Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah menganalisis bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan tambang belum sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Bahkan Pemerintah berencana untuk membuat kantor pajak tersendiri yang mengurusi sektor pertambangan.

Pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan disinyalir masih belum benar. Jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke negara belum sesuai keadaan sebenarnya. KPK menyatakan penyelamatan uang negara dari pertambangan, khususnya migas, mencapai Rp.156 triliun. (Kontan, 27 Februari 2012). Bagaimana dengan tambang non migas?

Selama ini, perusahaan tambang bersikukuh bahwa produksi tahunan tambang non migas mereka telah disetujui instansi berwenang. Sebagai contoh, perusahaan yang menandatangani kontrak PKPPB (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), setiap tahun wajib mendapat pengesahan rencana produksi tahunan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).

BPKP dan ESDM setiap tahun melakukan audit terhadap pemegang kontrak PKPPB untuk menghitungan jumlah royalti dan deadrent yang harus dibayar perusahaan PKPPPB. Menurut ESDM, jumlah total batubara nasional setiap tahun sebesar 238 juta ton dari perusahaan PKPPB, dan 40 juta ton dari perusahaan di luar PKPPB. Masih menjadi tanya tanya adalah produksi dari perusahaan non PKPPB karena tidak di audit. (Kontan, 1 November 2011).

Selain itu, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota untuk penambangan mineral, cenderung tidak terkontrol oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Akibatnya, eksploitasi tambang dilakukan secara besar-besaran tanpa menghiraukan lingkuangan, apalagi melaporkan pembayaran pajak.

Penghindaran pajak dilakukan karena produsen lebih untung melakukan ekspor dan malas untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri. Padahal nilai tambah ekspor bahan tambang jauh berlipat-lipat daripada ekspor bahan mentah. Beberapa modus penghindaran pajak tambang, antara lain dengan penambangan di luar rencana tahunan, transfer pricing, pengeluaran biaya perusahaan satu grup, kontrak derivative, pembayaran bunga pinjaman, non deductable cost, dan depresiasi.

Jumlah produksi tahunan mungkin disetujui ESDM, tetapi adanya rencana percepatan pelunasan bunga dan hutang, menuntut perusahaan menambah produksi di luar rencana produksi tahunan. Modus ini mirip yang terjadi pada perusahaan HPH, yang melakukan penebangan kayu di luar jumlah tebang di RKT (Rencana Kerja Tahunan).

Transfer pricing  bisa menjadi modus lain. Dengan membuat anak perusahaan “papan nama” di luar negeri, batubara kalori tinggi dijual dengan harga untuk batubara kalori rendah. Nantinya dari perusahaan afiliasi ini, batubara dijual ke end user dengan harga normal.

Modus paling banyak, dengan memperbesar biaya produksi kepada perusahaan afiliasi, mengabaikan prinsip arm length transaction. Perlu dicermati biaya  penggalian tambang karena umumnya dialihdayakan (outsourcing) serta biaya transportasi (pengapalan) hasil tambang kepada perusahaan pelayaran. Beberapa perusahaan tambang memiliki  anak usaha pelayaran dan kereta api, sehingga dari sini perlu diteliti kewajaran pembebanan biaya.

Untuk meminimalkan kerugian kurs, perusahaan membuat kontrak derivatif untuk mengamankan selisih kurs karena emisi surat utang, pembelian bahan baku, pembelian mesin tambang dan kurs penjualan tambang. Suatu hal yang tidak lazim jika perusahaan tambang dengan pendapatan dalam dollar atau valuta asing lainnya, banyak membuat kontrak derivatif seperti hedging dan swap. Jika mengacu pada prinsip akuntansi perusahaan mungkin mengalami kerugian kurs jika rupiah menguat, tetapi secara cashflow, perusahaan tidak mengalami kerugian apapun.

Modus lainnya adalah penerbitan surat utang atau pengajuan kredit menggunakan SPV (special purpose vehicle) atau perusahaan papan nama di negara yang membebaskan pajak (tax haven country). Atas penerbitan surat utang ini, perusahaan membayar fee kepada SPV tersebut. Padahal SPV tersebut masih ada afiliasi kepemilikan dengan pemegang saham perusahaan tambang. Pembayaran fee ini masih lebih menguntungkan daripada membayar PPh Badan sebesar 25 persen. Pembayaran fee bisa juga sebagai dividen terselubung.

Perbedaan penyusutan aset antara akuntansi dan pajak, menjadi modus pengecilan pajak. Perusahaan yang sedang produktif bisa jadi  akan membeli aktiva yang memiliki penyusutan cukup besar seperti alat berat penambangan dan truk pengangkut. Dalam penghitungan pajak, aktiva tersebut dapat disusutkan dalam waktu lebih cepat sehingga biaya menjadi besar dan pajak penghasilan mengecil. Namun dalam perhitungan akuntansi dengan penyusutan lebih lambat, maka laba perusahaan tetap lebih besar daripada pendapatan kena pajak. Bisa juga pembelian alat tambang itu hanya di atas kertas, tidak secara riil, semata-mata memperbesar depresiasi fiskal.

Perlu disadari, bahwa tidak semua biaya operasional penambangan ada bukti pengeluarannya. Jika saja ada pengeluaran-pengeluaran tak resmi perusahaan tambang, maka pengeluaran ini tidak bisa dibiayakan oleh perusahaan (non deductable cost) sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kenyataanya, uang tetap keluar, sehingga atas pengeluaran tak resmi tersebut kemudian di-posting pada neraca perusahaan dengan pos biaya yang berbeda, yang penting bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Beberapa Solusi

Belum ada solusi cepat untuk mengatasi karut marut masalah pajak tambang. Paling tidak dalam longterm bisa dikaji beberapa hal. Pertama, membuat disinsentif bagi ekspor tambang dalam bentuk mentah, sehingga mendorong investasi industri pengolahan tambang seperti gasifikasi batubara dan pengolahan bijih timah. Kedua, perusahaan tambang besar agar diwajibkan untuk listing di bursa efek. Saat ini, beberapa tambang batubara besar di Indonesia masih private company, tertutup dari akses publik. Secara teori, akan mudah mengawasi perusahaam tambang, apabila laporan keuangan tersebut dipublish ke publik. Ketiga, administrasi khusus untuk perusahaan tambang melalui KPP wajib pajak pertambangan, sehingga lebih fokus karena tidak bercampur dengan sektor lain. Keempat, DJP membuka kerjasama dengan otoritas pelabuhan seperti BUMN PELINDO dan pelabuhan lainnya, untuk mengetahui data cargo manifest dan stok pile hasil tambang. Kelima, pemerintah membuat standar harga tambang baik batubara maupun mineral lainnya sehingga memudahkan pengukuran kepatuhan dalam pelaporan pajak, seperti Indonesian Coal Index yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Dari indeks ini bisa ditentukan pajak penghasilan yang harus dibayar maupun royalti yang wajib diserahkan oleh perusahaan tambang.

Keenam, pembatasan kontrak derivative berlebihan, karena hal itu tidak logis bagi perusahaan tambang yang membayar biaya dalam rupiah dan menjual dalam valuta asing. Tentu pembatasan ini dengan disinsentif seperti pengenaan pajak atas kontrak hedging dan swap, dengan demikian Negara tidak dirugikan. Perlu aturan agar perusahaan  tidak membiayakan seluruh kerugian kurs, karena pembayaran kontrak derivative kepada lawan transaksi  akan dikenai pajak.

Sulit memang, tapi langkah ini harus diambil untuk menyelamatkan APBN dan melindungi sumberdaya alam.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja