Menangani berbagai karakteristik wajib pajak orang asing

Indonesia dikenal kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Hingga tak sedikit warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Mereka bisa berasal dari berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, Australia, Amerika, dan Afrika. Warga negara asing yang bekerja di Indonesia ini pun tetap membayar pajak kepada negara. Banyak dari mereka yang sudah sadar membayar pajak. Namun banyak pula yang menunggak pajak hingga kabur ke luar negeri.

Karakteristik warga negara asing ini pun berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka yang sudah sadar akan bayar pajak berasal dari negara-negara maju seperti Amerika, Eropa. Namun bagi mereka yang berasal dari negara berkembang, tindakan penagihan aktif mau tak mau harus dilakukan seperti tindakan pencegahan.

"Kita harus sabar memberikan pengertian kepada mereka sehingga penanganannya berbeda-beda. Warga negara maju cukup melakukan penagihan sesuai undang-undang pajak mereka sudah memahami. Tapi untuk negara berkembang dalam hal pemahaman perpajakan mereka kurang, kita harus pakai penegakan hubungan persuasif di samping untuk penagihan aktifnya," kata Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora), Agus Hernawanto Purnomo.

Dalam melakukan penagihan, petugas pajak biasanya melakukan profilling terhadap wajib pajak orang asing tersebut. Dari profilling ini, petugas pajak akan mencari dokumen-dokumen untuk mencegah orang asing yang menunggak pajak itu bepergian ke luar dari Indonesia. Salah satunya adalah paspor. Namun masalah paspor ini pun masih juga ada kendala.

"Ini kadang mereka ada dan kadang ada yang tidak. Apabila tidak ada paspor, biasanya kami langsung melakukan koordinasi dengan imigrasi yaitu melalui kantor pusat untuk memperoleh salinan paspor itu," ujarnya.

Karena beberapa kali melakukan tindakan pencegahan terhadap wajib pajak (Direktur perusahan) tersebut, tindakan koordinasi yang dilakukan KPP Badora ini dalam beberapa kasus berhasil dilaksanakan.

"Ini cukup berhasil karena merekalah yang sebenarnya yang menggerakkan atau memimpin perusahaan itu sebagai penanggung pajaknya. Sehingga ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia mereka nggak bisa balik ke negaranya dan ini merupakan point ke kita dalam hal menyelesaikan tunggakannya," ungkapnya.

Agus pun berharap agar warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan mempunyai penghasilan di Indonesia bisa patuh terhadap aturan perpajakan. "Intinya perpajakan dimana pun berada menjadi tanggung jawab warga negara yang menjadi kontribusi terhadap negaranya," jelasnya.