Masih Sedikit Pelaku e-Commerce Yang Memiliki NPWP

Meski pasar e-Commerce berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku e- Commerce yang sudah memiliki NPWP. "Ada 1.600 sampling (pelaku e-Commerce) yang kami coba, dari jumlah itu ada 600 yang belum teridentifikasikan dan 1.000 sudah teridentifikasikan. Dari 1.000 itu baru 620 yang sudah memiliki NPWP," ungkap Kepala Subdit Manajemen Transformasi Nufransa Wira Sakti dalam Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e- Commerce Di Indonesia" yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014.

"Yang sudah memiliki NPWP itu sebagian besar sudah melapor tapi tidak tahu apakah yang sudah dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi," lanjut Nufransa. Menurut Nufransa nilai pasar dari e-Commerce di Indonesia sudah mencapai Rp.96 triliun tahun 2013, dan kemungkinan akan meningkat 288 triliun di tahun 2014 ini.

Nufransa memaparkan bahwa sejak tahun 2012, Ditjen Pajak sudah melakukan kajian tentang e- Commerce. "Pertama terhadap aspek-aspek perpajakan yang ada. Kami membuat suatu kajian sehingga mendapatkan apa yang harus kami lakukan terhadap perkembangan dunia e-Commerce ini. Dan dari situ kita membentuk suatu tim di Ditjen Pajak yang terdiri dari tim untuk memutuskan peraturan- peraturan atau tatacara aspek perpajakannya, kemudian tentang pengelolaan pengalian potensi dari sisi databasenya, kemudian dari sisi kerjasama dengan pihak-pihak ketiga," terang Nufransa. Tim tersebut sudah berjalan hampir dua tahun. "Kami mencoba untuk menjadi semacam katalisator dalam artian begini ketika belum terdapat sesuatu yang kami anggap perlu dikenakan pajak secara khusus maka kami hanya akan menerapkan apa peraturan ketentuan yang sudah ada di dalam ketentuan perpajakan kami untuk diterapkan terhadap prosedur-prosedur yang ada di dalam e- Commerce," imbuh Nufransa.

Tim inilah yang mengodok terbitnya aturan perpajakan atas Transaksi e-Commerce. "Dari situlah kami mengeluarkan SE-62/PJ/2013 yang dirilis bulan Desember 2013 (tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce) yang diharapkan bisa menjadi penegasan bahwa ketentuan perpajakan itu sama mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor, itu juga berlaku bagi teman-teman yang di e-Commerce. Kita coba menggali model-model bisnis apa yang ada di e-Commerce itu sehingga ketika teman-teman bingung ini menerapkan pajaknya seperti apa nanti bisa dilihat dari situ," kata Nufransa.

Seminar Perpajakan ini adalah bagian dari kerjasama dengan para stakeholders e-Commerce sehingga diharapkan nantinya timbul kesadaran bagi pelaku e-Commerce bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara perpajakan di sistem perdagangan konvensional dengan perpajakan melalui e- Commerce ini.

Mengingat e-commerce juga masuk domain Kemendag dan Kekominfo maka Ditjen Pajak juga sudah bersinergi dengan kedua institusi tersebut. "Kami juga sudah bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kemkominfo sehingga sinergi antar kementrian dan lembaga akan lebih baik," ucap Nufransa.

 

Artikel Terkait :

  1.  Tidak Ada Pajak Baru di Bidang e-Commerce
  2.  e-Commerce Indonesia Terus Berkembang Pesat
  3.  e-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan
  4.  e-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia
  5.  Ditjen Pajak Tegaskan Kembali Aturan Pajak e-Commerce
  6.  Tidak Ada Dobbel Taxation Di Bidang e-Commerce
  7.  Tidak Semua Pembayaran e-Commerce ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26
  8.  Penyerahan Jasa Kena Pajak e-Commerce Di Daerah Pabean Kena PPN