Mambang Mit: Petugas Pajak Harus Lebih Transparan

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Mambang Mit mendukung upara reformasi birokrasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Penataan terhadap 32 ribu pegawai  yang tersebar pada 500 kantor di berbagai kota itu cukup bagus. 

"Menurut saya langkah-langkah kongkrit yang mesti dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menyukseskan dan melanjutkan terus reformasi birokrasi salah satunya mengurangi komunikasi di luar dari sistem perpajakan," ujar Mambang Mit. 

Menurutnya, komunikasi langsung dengan petugas pajak atau one stop service, di satu tempat, harusnya dikedepankan. "Sistem pembayaran juga dilakukan di tempat yang sama. Transaksi jelas dan dapat dikontrol," ujar Mambang yang secara defenitif menjabat Wakil Gubernur Riau.

Setujukah Anda dengan apresiasi oleh berbagai lembaga independen (KPK) dan tokoh-tokoh independen yang mengakui keberhasilan reformasi Ditjen Pajak sebagai institusi terdepan pemerintah dalam berantas korupsi? “Saya sangat setuju,” ujarnya.

Dia juga memuji upaya yang ditempuh Ditjen Pajak untuk lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas. "Saya pikir itu sangat bagus. Apa yang dilakukan Ditjen Pajak, mereformasi birokrasi perpajakan menjadikannya lebih transparan. Segala transaksi dapat dimonitor, dan bisa diantisipasi sejak dini," kata dia. 

Menyangkut sistem Whistleblowing Ditjen Pajak apakah dapat menjadi benchmark bagi institusi-institusi lainnya dalam menjalankan reformasi birokrasi di institusi masing-masing, Mambang menganjurkan, hal terpenting adalah keterbukaan dalam pelayanan. 

"Kenapa tidak? Untuk reformasi birokrasi institusi lain juga bisa menerapkannya. Transparansi akan menjadi sebuah lembaga menjadi lebih baik," kata Mambang. 

Pemerintah Provinsi Riau, kata Mambang, salah satunya instansi yang sudah melakukan hal serupa dengan Ditjen Pajak untuk mereformasi birokrasi. Dia mencontohkan, pelayanan perizinan terpadu sudah dilakukan. Ada rekomendasi satu atap. Pengurusannya hanya dilakukan satu atap. Dengan demikian segala pengurusan perizinan dapat dievaluasi.

Untuk semakin banyak masyarakat dan lembaga-lembaga mendukung dan ikut menyosialisasikan keberhasilan reformasi birokrasi Ditjen Pajak, Mambang menekankan pentingnya komunikasi dari Ditjen Pajak kepada masyarakat luas. Kemudian, petugas pajak harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terakhir namun tidak kalah penting, sikap transparansi harus menjadi hal yang dikedepankan.