Kisah Sukses KPP Pratama Jakarta Tambora, Ketekunan Berbuah Tingginya Penerimaan Pajak

Di tengah target penerimaan pajak yang begitu tinggi di tahun 2015, berbagai kisah sukses Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mengumpulkan penerimaan pajak menjadi kisah tak terlupakan.

Salah satunya adalah KPP Pratama Jakarta Tambora. Salah satu unit kerja DJP yang dipimpin oleh Joni Mantong ini membukukan kisah sukses di tahun 2015 dengan berbagai upaya yang patut diacungi jempol.

Hingga pertengahan September 2015, KPP Pratama Jakarta Tambora telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 847,38 miliar atau 65,56% target penerimaan pajaknya, jauh di atas rata-rata penerimaan nasional sebesar 50%.

Di tahun 2015, KPP Pratama Jakarta Tambora mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1,29 triliun. Target tersebut meningkat 37,87 % dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 935,65 miliar.

Mendapatkan target yang sedemikian tinggi, Joni Mantong segera menyusun strategi yang sudah dipersiapkan di akhir tahun 2014.

“Kami menyadari bahwa wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tambora tidak memiliki rising star. Wilayah ini juga minim sekali bendahara terkait proyek-proyek pemerintah,” ungkapnya.

Rising star adalah sebutan bagi kelompok lapangan usaha tertentu yang usahanya tengah mengalami keuntungan bisnis yang tinggi.

Sedangkan yang dimaksud sebagai bendahara adalah bendahara pengeluaran yakni orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatauasahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Bendahara pengeluaran memiliki tugas untuk memotong dan/atau memungut pajak atas berbagai pengeluaran pemerintah yang merupakan penghasilan atau omset bagi rekanan pemerintah.

Dengan minimnya bendahara berarti KPP Pratama Jakarta Tambora tidak berharap banyak pada pembayaran pajak atas penyerapan anggaran pemerintah di wilayah kerjanya.

Menyiasati hal tersebut, Joni Mantong segera menginstruksikan pegawainya untuk lebih dalam menggali potensi pajak di wilayahnya.

“Segera saya instruksikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi, para Account Representative (AR) untuk hanya berada di kantor satu hari dalam lima hari kerja. Sisanya, mereka harus turun ke lapangan,” ungkapnya.

“Karena KPP Tambora sendiri tidak memiliki Wajib Pajak yang booming seperti KPP lain, saya perintahkan agar teman-teman AR tidak terlalu mengandalkan data internal dan turun ke lapangan untuk melengkapi yang ada dengan data foto kegiatan atau transaksi Wajib Pajak maupun aset yang dimilikinya. Jadi kami punya bank data foto, dan 2-3 bulan kemudian kami panggil Wajib Pajaknya, sehingga bila mereka mengelak, sudah tidak bisa lagi, karena ada buktinya,” jelasnya panjang lebar.

Dengan turun langsung ke lapangan, ternyata banyak sekali manfaat yang dapat dipetik terkait penerimaan pajak.

“Contohnya ada Wajib Pajak ‘tidur’ yang memiliki aset. Kami berpikir bahwa tidak mungkin aset ini diam saja pasti ada pengalihan atau perubahan lainnya. Setelah itu kami coba kirim tim untuk cek, dan ternyata memang banyak yang berubah, dari tanah kosong menjadi ruko. Kami panggil, dan bila disewakan atau dijual kami tagih PPN-nya, kami himbau. Seperti yang kemarin kami himbau dan kemudian bayar PPN-nya Rp 107 miliar, PPh-nya Rp 75 miliar,” terangnya.

Joni juga menegaskan akan memberikan tindakan tegas bagi Wajib Pajak yang sudah jelas tidak melaporkan omsetnya, namun tidak menghiraukan himbauan dari KPP Pratama Jakarta Tambora.

“Seperti kemarin yang saya usulkan masuk Bukti Permulaan. Yang saya katakan teman-teman saya minta foto jualannya, tumpukan kain-kainnya, kami himbau, dia tidak dapat mengelak lagi. Saya juga sudah memiliki data tempat dia membeli barang dagangannya. Kami himbau, dia tidak mau, maka saya usulkan pemeriksaan Bukti Permulaan,” jelasnya.

“Nah, modus operandi yang mereka buat, saya lihat, jadi mereka beli dari pabrik dan harga yang diberikan pabrik dalam satu bulan omzetnya bisa Rp 5-10 miliar, tapi yang dilaporkan ke kita hanya sampai Rp 300 jutaan. Dan ini yang saya usulkan untuk dilakukan Bukti Permulaan,” tambahnya.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah penyelidikan resmi yang dilakukan oleh kantor pajak. Jika ditemukan 2 alat bukti dan ada unsur pidana pajak maka penyelidikan akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Wajib Pajak yang menjalani penyidikan akan dihadapkan pada denda pajak yang tinggi dan pidana kurungan maupun penjara.

Data dan turun ke lapangan menjadi kunci kesuksesan KPP Pratama Jakarta Tambora. Data yang diperoleh dari lapangan akan membuat Wajib Pajak tidak dapat mengelak lagi dan kebanyakan membayar sesuai dengan yang sebenarnya.

Selain itu, melihat tingginya potensi pajak di wilayahnya, Joni bahkan mengatakan bahwa sebenarnya Negara Indonesia cukup dibiayai pajak dan tidak perlu berhutang ke luar negeri.

Selain meminta para pengawas pajaknya untuk lebih sering turun ke lapangan, Joni juga menegaskan bahwa semangat kekeluargaan adalah motivator utama yang merupakan kunci sukses dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

“Saya sampaikan kepada para pegawai, kita adalah keluarga. Bagaimana tidak? Kita menghabiskan waktu 10-12 jam di kantor, bandingkan dengan waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Oleh karena itu, karena kita adalah keluarga maka semua kegiatan kantor didasari semangat kekeluargaan. Jika ada satu pegawai sakit maka seluruh pegawai akan merasakannya,” jelasnya.

Selanjutnya, Joni senantiasa menyemangati kinerja anak buahnya melalui peningkatan spiritual pegawai. Setiap hari Senin, KPP Pratama Jakarta Tambora selalu mengawali hari dengan pengajian menghadirkan ustadz, kurang lebih selama 1 (satu) jam.

“Supaya pegawai teringatkan bahwa yang mereka lakukan adalah ibadah. Dan adalah suatu kebanggaan bagi kita pegawai pajak untuk mengumpulkan penerimaan Negara,” pungkasnya.

Pada akhirnya, apa yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tambora diharapkan dapat menjadi teladan bagi unit kerja lainnya di DJP sehingga target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun dapat dicapai, karena #PajakMilikBersama.