Kewajiban Membayar Uang Tebusan dan Menyampaikan SPH untuk Periode I Amnesti Pajak

Menanggapi kabar tidak benar yang beredar terkait pelaksanaan Amnesti Pajak pada periode pertama yang berakhir hari ini 30 September 2016 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak hanya cukup membayar Uang Tebusan dan tidak perlu menyerahkan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada hari ini, maka Ditjen Pajak menegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) beserta lampirannya.
2. Pada akhir periode pertama ini yaitu hari ini Jumat 30 September 2016, Direktur Jenderal Pajak memberikan kemudahan sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2016 sebagai berikut:
a. Wajib Pajak menyampaikan SPH yang dilampiri dengan:
i. Bukti pembayaran Uang Tebusan
ii. Bukti pelunasan tunggakan pajak
iii. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan
iv. Daftar rincian harta tambahan yang wajib memuat kolom 2,3,4, dan 5B
v. Daftar rincian utang tambahan yang wajib memuat kolom 15,16,17, dan 5C
b. Direktur Jenderal Pajak menerima SPH dan menerbitkan tanda terima kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPH dengan lampiran tersebut di atas.
c. Wajib Pajak harus menyampaikan kekurangan dokumen yang belum dilengkapi paling lambat 31 Desember 2016.
d. Apabila Wajib Pajak tidak melengkapi hingga batas waktu tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan SPH dan membatalkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.
3. Demikian, agar menjadi perhatian dan tidak menimbulkan salah informasi di kalangan konsultan dan Wajib Pajak.

Demikian, mohon disebarluaskan.

Dit. P2Humas