Kerjasama Pemprov DKI dengan Ditjen Pajak

Pemprov DKI Jakarta mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang berada di wilayah Jakarta, pegawai Pemprov DKI Jakarta ikut mendampingi petugas pajak.

"Pemda saya kira perlu mengantar petugas dari Ditjen Pajak masuk ke wilayah yang memang perlu kita antar. Akan lebih baik dari petugas pajak ada pendampingan dari Pemda," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Meski begitu, menurut Jokowi, upaya persuasif tetap dibutuhkan dalam menyadarkan masyarakat untuk taat pajak, misalnya melalui pendekatan yang bersifat lunak atau sosialisasi.

"Kalau untuk law enforcement kalau yang sudah betul-betul bandel, baru (penindakan)," ujarnya.

Jokowi menilai banyak sekali wajib pajak di Jakarta yang mempunyai omzet yang cukup tinggi. Jika dilakukan sosialisasi terhadap para wajib pajak ini, kemungkinan kesadaran membayar pajak juga akan meningkat.

"Sebetulnya masyarakat berpenghasilan tengah dan yang kecil (di Jakarta) yang sudah omzetnya sudah bisa dikenai pajak, banyak sekali. Itu pedagang Tanah Abang, berapa T omsetnya? (Yang seperti itu) Jutaan banyaknya, tapi apa kalau ajakan sosialisasi dilakukan bisa nambah-nambah, bisa 2 kali bisa 4 kali (penerimaan negara) bukan sesuatu yang sulit tapi memang menyadarkan," ujarnya.

Jokowi juga melihat Ditjen Pajak sebagai instansi perlu terus memperbaiki dan membenahi diri. Yang terpenting adalah pengawasan dan pengecekan di lapangan.

"Di semua tempat sama sajalah, kalau ada satu dua masih normal. Di negara yang sebersih apapun semua seperti itu. Tapi persepsi sekarang kan ke pajak sudah baik," imbuhnya.