Jusuf Kalla: Sistem Whistleblowing Sudah Manjur

“Sistem Whistleblowing merupakan hal yang bagus untuk membuka masalah. Kebocoran-kebocoran yang terjadi di institusi tersebut dapat terbongkar. Dan hanya orang yang berani yang bisa menjadi seorang whistle blower,” ujar mantan Presiden Indonesia Jusuf Kalla ketika ditanyai perihal penerapan Sistem Whistleblowing di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Menurutnya, Sistem Whistleblowing merupakan hal yang ampuh dan sudah terbukti kemanjurannya. Terlihat dari hasil penerapannya sudah terbukti dengan adanya penangkapan pegawai pajak. Bagi Jusuf Kalla, sistem ini akan memberikan perubahan besar pada Ditjen Pajak.

“Sistem ini juga akan ampuh untuk membuka berbagai kasus lainnya ketika seorang oknum terbukti bersalah karena pasti dia menginginkan keringanan hukuman. Dia tentu akan membawa nama lain sehingga akan semakin banyak kebocoran yang terungkap,” tambahnya.

Sistem Whistleblowing merupakan sebuah sistem yang diterapkan Ditjen Pajak untuk mensukseskan reformasi pajak yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun belakangan ini. Diharapkan dengan adanya sistem ini bisa mencegah pegawai pajak untuk melakukan kecurangan dan penyelewengan, serta bisa menangkap oknum pegawai pajak yang telah melakukan kecurangan dan penggelapan terkait pembayaran pajak.

Hal ini dikarenakan tidak hanya pegawai pajak saja yang bisa menjadi seorang whistle blower, tapi juga masyarat umum. Ditjen Pajak sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaporannya. Masyarakat bisa mendatangi langsung Help Desk Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) ataupun secara tidak langsung, seperti melalui Kring Pajak dan email.

Dengan adanya hal ini, diharapkan masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui informasi bisa melapor sehingga Ditjen Pajak bisa bebas dari para oknum yang tak bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat luas juga bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Ditjen Pajak dan turut mengambil adil dalam kesuksesannya.

Reformasi birokrasi yang dilakukan Ditjen Pajak sendiri dinilai Jusuf Kalla cukup berhasil, walaupun diakui ada sisi lain yang masih harus diperbaiki. “Tingkat kesuksesannya harus dilihat dari indikator yang ada. Pertama, ada tidaknya peningkatan pendapatan pajak. Untuk hal ini Ditjen Pajak cukup berhasil karena ada peningkatan yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Indikator kedua adalah kebocorannya. Dalam hal ini masih ada kebocoran yang terjadi, terlihat dari banyaknya kasus yang muncul. Oleh karena itu, Ditjen Pajak harus lebih giat lagi melakukan pembersihan di tubuh institusinya,” jelas pria yang baru terpilih kembali sebagai ketua Centrist Asia Pasific Democrates Internationl (CAPDI) untuk ketiga kalinya ini.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany sendiri menghimbau kepada para pegawai pajak untuk melaporan jika mengetahui adanya oknum pegawai pajak yang melakukan penyelewengan. Menurutnya, beberapa kasus yang terkuak belakangan ini merupakan bukti dari suksesnya sistem ini dan bukti dari komitmen Ditjen Pajak untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan pembersihan diri dari penyelewengan dan korupsi.