Sabtu, 30 Juni 2012 - 23:30

Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum
Erwin SIlitonga, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Berbicara mengenai amnesti pajak, terkesan seperti membicarakan sesuatu yang kurang menyenangkan, tabu, bahkan ada rasa bersalah (guilty feeling¬Ě). Benarkah amnesti pajak baru sebatas wacana, seperti dikemukakan Dr. Anggito Abimanyu beberapa waktu yang lalu ? Mungkinkah sebenarnya ini suatu yang "dirindukan" oleh berbagai pihak, tapi malu diungkapkan secara terbuka? Tulisan ini mencoba menguraikan konsep pengampunan pajak secara umum, prakteknya di berbagai negara, serta memperkenalkan model pengampunan pajak yang sekiranya cocok untuk kondisi Indonesia, tanpa menimbulkan efek "moral hazard". Karena merupakan opini dan bersifat analisis, tulisan ini tidak mencerminkan pendapat institusi manapun. Meskipun disana-sini terdapat pendapat para ahli mengenai konsep pengampunan pajak, materi dan isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
PM John Hutagaol, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (the first tax reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulerend. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Fiscal News. 2007). Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.