Julian Noor: Peraturan Pajak Tepat Sasaran untuk Kemajuan Industri

Undefined

Menyambut kemerdekaan Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengambil langkah baru untuk mengenal sebuah industri dengan lebih mendalam. Untuk pertama kalinya Ditjen Pajak mengundang perwakilan industri asuransi yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sangat mengapresiasi undangan Ditjen Pajak kepada kami. Menurut kami ini langkah yang cerdas untuk mengerti sebuah industri, terutama asuransi dengan lebih baik," ujar Julian Noor, Direktur Eksekutif AAUI. Dengan adanya niatan Ditjen Pajak untuk berdiskusi, industri asuransi merasa tidak hanya dianggap sebagai "objek" pajak, tetapi juga mitra kerja yang bersama-sama turut menciptakan peraturan yang tepat guna.

Untuk membuat sebuah peraturan yang menentukan bagian apa yang dikenakan pajak dan tidak dibutuhkan pengetahuan tentang industri tersebut. "Oleh karena itu kita senang menyambut undangan ini. Dengan adanya diskusi ini, pemahaman regulator dan pelaku bisa berada di titik yang sama sehingga peraturan yang akan dibuat bisa tepat sasaran. Selama ini banyak pemahaman yang salah tentang industri asuransi jadi diskusi ini akan sangat berguna," jelasnya.

Menurut Julian, memang ada beberapa hal yang menjadi isu antara Ditjen Pajak dan industri. Tetapi dia mengakui sampai saat ini aspirasi industri asuransi dalam hal perpajakan cukup didengar oleh Ditjen Pajak. "Contohnya, waktu itu sempat ada wacana untuk mengenakan pajak pada premi asuransi. Kami, industri ya keberatan dan menolak. Saat ini kesadaran berasuransi masih kecil, kalau dikenakan pajak akan menambh keengganan orang untuk memiliki asuransi. Untungnya Ditjen Pajak mendengar masukan tersebut dan membatalkan niatan tersebut," tuturnya.

Selain itu, ada pula isu mengenai pencadangan dana yang dalam kacamata pajak dianggap sebagai bagian keuntungan yang disimpan. Padahal, menurut Julian, pencadangan itu memang diwajibkan ada untuk menanggulangi jika sesuatu terjadi pada perusahaan sehingga nasabah tidak terkena imbasnya. "Tapi kadang dianggap kita menyembunyikan keuntungan. Kan jadi susah," aku Julian. Karena itulah dia sangat senang menyambut undangan Ditjen Pajak.

Dengan memahami sebuah industri lebih dalam, semakin banyak pengetahuan yang bisa diterapkan dalam pembuatan peraturan perpajakan. "Membuat peraturan yang tepat bisa turut mendorong pertumbuhan industri dan ujungnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kami berharap diskusi ini bisa terus berlanjut ke depannya, jangan berhenti sampai di sini. Pemahaman dan sharing tentu harus dilakukan terus-menerus dan kontinuitas," harapnya.

Reformasi Pajak Berhasil

Selain itu, Julian mengakui pula perubahan yang terjadi dalam tubuh Ditjen Pajak. Menurutnya, saat ini pelayanan yang diberikan Ditjen Pajak sudah lebih baik dari sebelumnya. Perusahaan dan karyawan yang hendak membayar pajak diberikan kemudahan, seperti tempat pembayaran pajak yang lebih banyak dan pelayanan yang lebih baik dan cepat. "Terlihat jauh lebih baik dan pelayanan yang semakin bagus," tegas Julian.

Namun, dia berharap Ditjen Pajak bisa membersihkan dirinya dari para oknum pengemplang pajak. Jika tidak segera menampilkan citra bersih di mata masyarakat akan berdampak negatif pada pengumpulan pajak. Wajib pajak akan merasa enggan dan tidak dengan rela dalam membayar pajak.

Untuk itulah Ditjen Pajak melakukan reformasi birokrasi. Perubahan yang telah dilakukan bertahun silam bertujuan untuk membuat Ditjen Pajak menjadi lebih bersih, profesional, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Perubahan-perubahan yang dirasa dan dinikmati oleh wajib pajak merupakan buah manis dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan.