Jose Rizal: Dengan Whistleblowing System Pajak Lebih Bersih dari Korupsi

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak main-main dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh institusi tersebut. Salah satu bukti keseriusan Ditjen Pajak adalah diterapkannya Whistleblowing System. Terbukti sistem ini sukses dengan berhasilnya pengungkapan penyelewengan yang dilakukan pegawai pajak.

“Beberapa oknum pegawai pajak yang tertangkap, seperti Anggrah Suryo, Tommy Hindratno, dan Pargono Riyadi, merupakan bukti bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Alasannya, penangkapan ini berasal dari informasi Whistleblowing System di Ditjen Pajak yang kemudian dilaporkan dan kami koordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tutur Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany.

Beberapa kasus yang mencuat ini memang menambah kesan negatif terhadap Ditjen Pajak sebagai sarang korupsi, tapi sejatinya hal ini membuktikan keseriusan Ditjen Pajak dalam menyapu bersih setiap korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak. Tujuan ke depannya agar Ditjen Pajak bisa menjadi lembaga yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu Fuad mengatakan, Whistleblowing System dibangun dengan tujuan mencegah, memberantas korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dia berharap setiap pegawai pajak tetap memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, bekerja sebaik mungkin dengan semangat yang tinggi, serta melaporkan jika terjadi penyimpangan yang dilakukan sesama pegawai Ditjen Pajak. Semua ini untuk memastikan reformasi birokrasi yang dilakukan Ditjen Pajak dapat berjalan dengan sukses.

Sebagai bukti komitmen menjalan sistem ini, Ditjen Pajak telah membangun instrumen pendukung. Misalnya saja, adanya aplikasi intranet kepegawaian yang bisa digunakan untuk melaporkan penyimpangan dengan jaminan identitasnya akan dirahasiakan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).

Pengamat ekonomi Jose Rizal mengakui Whistleblowing System memang bisa menjadi sesuatu yang bisa diandalkan untuk membersihkan institusi dari korupsi. Namun, perlu dicatat juga akan sisi lain dari Whistleblowing System. “Sistem ini bisa berjalan efektif dalam menangkap pegawai yang nakal, tapi bisa juga menjadi ajang saling menjatuhkan sesama pegawai. Hal ini yang harus diperhatikan dan menjadi concern Ditjen Pajak,” tuturnya.

Untuk memastikan hal terseebut tak terjadi, Ditjen Pajak sendiri telah mempersiapkan proses yang menyeluruh dengan perangkat hukumnya agar tidak terjadi salah penggunaan terhadap sistem ini. Setidaknya Ditjen Pajak memiliki Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-70/PJ/2011, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2012.

Hal ini patut diapresiasi karena hingga saat ini, baru Ditjen Pajak yang menerapkan Whistleblowing System untuk menangkap oknum yang bermain nakal. Masyarakat umum pun dapat menjadi whistle blower dan melaporkan oknum yang nakal di saluran yang telah disediakan oleh Ditjen Pajak, baik secara langsung dengan mendatangi Help Desk KITSDA, maupun tidak langsung dengan melalui telepon, email, dan sarana lainnya.

Semua upaya ini dilakukan Ditjen Pajak untuk memastikan institusinya menjadi yang terdepan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Bukan untuk berbangga diri, tetapi untuk menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik dan tak ragu lagi membayarkan pajaknya untuk kesejahteraan Indonesia yang lebih baik lagi.