Ilham Arief Sirajuddin: Remunerasi Adalah Kunci Reformasi Birokrasi Ditjen Pajak

Upaya sejumlah lembaga dan tokoh independen mengapresiasi reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak layak mendapatkan pengakuan. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin misalnya, mengapresiasi dan mendukung upaya apresiasi ini. Reformasi birokrasi memang harus diapresiasi agar berjalan dengan baik.

Reformasi birokrasi di Ditjen Pajak berupa penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas korupsi dapat berjalan dengan baik apabila ada kesadaran dari semua pihak di dalamnya. "Ketika dia tidak tergoda oleh sesuatu godaaan tindakan yang tidak terpuji (korupsi)," kata Ilham. Mereka memungkinkan tidak tergoda apabila ada peningkatan kesejahteraan atau renumerasi yang sebanding dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diemban. Seseorang bisa tergoda melakukan tindakan korupsi apabila merasa gaji diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan primernya. Seperti itu pula terjadi di Ditjen Pajak.

Renumerasi merupakan salah satu penopang perbaikan kinerja. "Bagaimana kalau kesejahteraannya tidak (rendah), sementara yang dikelola ada kesempatan. Intinya jadi problem di situ. Ada kesempatan kan," katanya. Dicontohkan Ilham, gaji PNS golongan III masa kerja 15 tahun di bawah Rp 3 juta. Di Makassar, seorang PNS bergaji demikian, memiliki dua anak, satu istri, tak cukup untuk living cost-nya. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tak mempunyai pekerjaan sampingan, maka korupsi terpaksa dilakukan. Entah melalui pungutan liar atau cara lain.

Seaindainya, gaji PNS tersebut Rp 7 jutaan, kecil peluang untuk melakukan korupsi. Belum lagi jika dilakukan renumerasi. Renumerasi di Ditjen Pajak, sebaiknya ditinjau. Apakah karena renumerasi itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan atau moral pegawai bersangkutan buruk.

Ilham memberi contoh lain, "Anda punya kewajiban bayar pajak Rp 10 ribu. (Pegawai pejak menawar) bolehlah Anda bayar Rp 7 ribu tapi beri saya Rp 1.000. Kira-kira kan begitu."
Ini bisa terjadi jika tingkat kesejahteraannya dari gajinya belum baik. Reformasi birokrasi yang berjalan di pemerintahan seyogyanya dibarengi dengan renumerasi. Kembali tertangkapnya dua pegawai Ditjen Pajak, Rabu (15/5), menurut Ilham, kemungkinan karena faktor kesejahteraan. Mereka terlibat korupsi pajak. "Kenapa itu dilakukan, mungkin karena kesejahterannya belum begitu baik," katanya.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi membersihkan perilaku korup pegawai Ditjen Pajak diharpakan dapat memberi efek jera, termasuk kepada pengemplang pajak. Juga, tak ada lagi wajib pajak bisa mengatur pajaknya. Sistim whistleblowing di Ditjen Pajak menurut Ilham, juga harus menjadi benchmark bagi institusi lainnya. Dengan demikian, informasi adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi dapat cepat terkuak. "Tak perlu dikhawatirkan. Kan, ada LPSK," kata Ilham. Si pelapor bisa terjamin keamanannya. Hal demikian juga dilakukan Ilham di Pemkot Makassar. Pelapor buruknya kualitas layanan publik dilindunginya. Namun, sebelumnya dilakukan check and recheck.

Upaya Ditjen Pajak melakukan reformasi birokrokrasi menurut, Ilham sebaiknya diadopsi pemerintah daerah. Ia mengaku akan mulai mengadopsinya dan melakukan perbaikan dari berbagai upaya reformasi birokrasi sebelumnya. "Sangat memungkinkan diadposi tapi kemampuan anggaran," ujarnya.

Upaya tersebut sebaiknya dibarengi dengan perbaikan mental, sikap, dan moral. Harus ditanamkan bahwa, sesuatu yang didapatkan bukan haknya merupakan perbuatan dosa. Pendekatannya adalahpendekatan spiritual. Tak korupsi, orang masih bisa hidup. Menurut Ilham, belum ada orang di Indonesia mati kelaparan. Contohnya, tukang becak. Penghasilannya di bawah Rp 3 juta, memiliki lima anak. Penghasilannya yang tak menentu masih bisa membiayai hidupnya.